Selektif Menunjuk PNS Menjadi Bendahara

JAKARTA - Beberapa waktu lalu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengeluarkan pernyataan menggegerkan tentang temuan rekening gendut sejumlah PNS muda. Sebagai antispasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) lebih selektif dalam menunjuk PNS yang bakal duduk sebagai bendahara struktural, atau bendahara proyek.

Sekjen Kemendikbud Ainun Naim di Jakarta menuturkan, pihaknya memberlakukan seleksi ketat untuk menunjuk bendahara. Upaya ini dilakukan diantaranya untuk menghidari penyalahgunaan wewenang untuk menumpuk harta kekayaan dari anggaran proyek. Ainun menjelaskan, diantara kriteria yang harus dimiliki oleh PNS sebelum ditunjuk menjadi bendahara adalah ketaatan menjalankan aturan.

Ainun mengatakan, secara keseluruhan Kemendikbud tidak termasuk dari temuan PPATK tadi. "Insyallah di kami tidak ada," tandasnya. Ainun menyebutkan, Kemendikbud tahun ini benar-benar ketat untuk mengatur tata kelola anggaran pendidikan. Baik itu yang disalurkan ke siswa, maupun anggaran untuk belanja proyek pembangunan infrastruktur sekolah.

Bagi Ainun, anggaran yang di kelola Kemendikbud langsung tidak terlalu besar. Secara keseluruhan, dia membenarkan jika memang anggaran fungsi pendidikan mencapai Rp 286 triliun. Tapi, Ainun menyatakan duit yang benar-benar masuk ke Kemendikbud sekitar Rp 64 triliun. Sisanya disalurkan langsung ke daerah, juga ada yang dikelola kementerian lain yang menjalankan fungsi pendidikan.