Selektif Menunjuk PNS Menjadi Bendahara

Ainun mengatakan, pihaknya memang sudah mendengar jika diantara oknum PNS dengan rekening gendut yang disebut PPATK memiliki posisi sebagai bendahara proyek. Jika kasus serupa ditemukan di Kemendikbud, Ainun mengatakan target mengejar hasil audit BPK wajar tanpa pengecualian (WTP) tahu depan bisa buyar. "Kita sampai sekarang masih komitmen untuk meraih opini BPK WTP," katanya. Target ini untuk memperbaiki opini BPK disclaimer tahun ini.

Di penghujung tahun ini, Ainun memasang target serapan anggaran di Kemendikbud mencapai 90 %. Dia mengatakan, akhir bulan lalu rekapitulasi serapan anggaran di Kemendikbud masih sekitar 80 %. Ainun menyangkan jika di Kemendikbud juga ada perilaku ugal-ugalan mengeluarkan anggaran untuk mengejar target serapan tadi.

Dia mengakui, pada bulan-bulan akhir seperti sekarang ini memang pengeluaran anggaran proyek cukup tinggi. Tetapi, kata Ainun, bukan berarti Kemendikbud membuka proyek-proyek baru untuk optimalisasi serapan anggaran. Sebaliknya, tingginya pengeluaran biaya proyek dia penghujung tahun terjadi karena rata-rata pemenang tender meminta pembayaran dilakukan di akhir tahun. "Jadi tidak benar jika kami juga mengebut proyek di akhir tahun untuk meningkatkan serapan anggaran," pungkasnya. (wan)