Selesai Rakor Bareng Menteri, Mahfud MD Singgung Kewenangan Veto Menko Polhukam

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menggelar rapat koordinasi bersama dengan jajaran menteri dan pejabat setingkat menteri di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Kamis (31/10). Setelah lebih dua jam, rapat tersebut selesai dilaksanakan.
Mahfud kemudian menggelar keterangan resmi kepada awak media setelah berakhirnya rapat.
Kepada awak media, Mahfud mengaku rakor hanya membahas tentang penyamaan persepsi kementerian agar selaras dengan visi dan misi Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi.
"Jadi, kami menyatukan pandangan tadi bahwa kami sesuai dengan perintah presiden, satu tim kerja," ucap Mahfud, Kamis.
Sebagai Menko Polhukam, Mahfud mengaku punya tugas sinkronisasi dan pengendalian. Selain tentunya tugas utama yakni melakukan koordinasi.
Dia mengatakan tugas pengendalian itu yakni mendorong sebuah institusi yang terlalu lambat bekerja, untuk kemudian bisa bergerak selaras dengan instansi lain.
Selain itu, kata dia, tugas Menko Polhukam yakni mencari jalan tengah ketika terjadi benturan antarlembaga di bawahnya.
"Maka Menko nanti akan ikut turun tangan, sehingga tidak terjadi benturan dan tidak terjadi kekosongan. Nah, itu yang sebenarnya oleh bapak presiden itu disebut, veto," ucap dia.
Menko Polhukam Mahfud MD memiliki kewenangan veto mencari jalan tengah ketika terjadi benturan antarlembaga di bawahnya.
- Vonis Harvey Moeis Diperberat, Mahfud Md Sanjung Kejaksaan, Bravo
- Soal Pagar Laut, Mahfud Md Desak Kejagung Sampai Polri Buka Pengusutan
- 5 Berita Terpopuler: Banyak yang Diabaikan Pemda, Ini 9 Tuntutan PPPK & Honorer, Mahfud MD Bersuara Kritis
- Suara Kritis Mahfud MD soal Pagar Laut: Pidananya Jelas!
- Innalillahi, Ibu dari Mahfud MD Meninggal Dunia
- Mahfud Sebut Putusan MK Soal Ambang Batas Pencalonan Presiden Harus Ditaati