Selesaikan Asap Sebelum Riau Expo

jpnn.com - JAKARTA - Pemda Provinsi dan kabupaten/kota se-Riau diimbau untuk segera mencari langkah-langkah darurat dan upaya luar biasa guna mengatasi gangguan asap serta pembakaran ladang, lahan perkebunan dan hutan. Seharusnya gangguan asap yang telah menjalar ke provinsi dan negara tetangga itu dapat diselesaikan sebelum Riau Expo 2008 serta Riau Business and Investment Forum tanggal 9-17 Agustus.

Himbauan itu disampaikan pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) Fahmi Alfansi PP, S.Hut  di Jakarta, Kamis (7/8). "Gangguan asap di Riau sudah berlangsung berkali-kali, dan berkali-kali pula dikeluhkan negara dan provinsi tetangga.  Akar masalahnya juga sudah diketahui umum.  Beberapa penindakan juga dilakukan, namun itu tidak menyiutkan nyali para pembakar lahan.  Pemda juga pernah ingin membuat hujan buatan, namun terbentur biaya. Itu sebabnya perlu ikhtiar luar biasa untuk mencegah, atau setidaknya mengurangi pembakaran lahan dan dampaknya," kata pria yang bakal jadi calon legislatif (caleg) dari daerah pemilihan (dapil) Riau itu.

Momen Riau Expo serta Riau Business and Investment Forum diyakini dapat memperburuk citra Riau secara langsung dan tidak mudah dipulihkan. "Bagaimana kita bisa meyakinkan investor, jika mereka saja enggan datang karena terhalang asap, setidaknya datang tanpa rasa nyaman.

 Jika api dan asap saja tidak bisa kita selesaikan, itu akan memberi pesan kepada para investor bahwa kita tidak bisa menyelesaikan persoalan yang lebih berat, seperti kekurangan daya listrik, kepastian dan keadilan hukum, lama dan berbelitnya perizinan, jalan dan jembatan yang kurang, daya beli masyarakat yang rendah, dan sebagainya.

 Apalagi, kompetisi antarnegara dan antardaerah semakin ketat, sehingga semakin tidak mudah untuk menjadikan Riau sebagai daerah yang menarik bagi investor, sekaligus mampu menyejahterakan seluruh rakyatnya," tambahnya lagi.   

Untuk itu, Fahmi mengusulkan agar pemda dapat merancang alokasi sebagian Dana Bagi Hasil (DBH), terutama dari kehutanan dan pajak penghasilan perusahaan perkebunan, untuk mencegah, mengendalikan dan mengurangi dampak pembakaran lahan dan asapnya.  Pemda juga diminta merumuskan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk mencegah dan mengatasi pembakaran lahan dan asap. Bahkan, perusahaan-perusahaan swasta tersebut juga dapat diajak untuk mengalokasikan sebagian dana tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/ CSR) dan pengembangan masyarakat (community development).

Staf Ahli Fraksi PPP DPR RI ini menambahkan, "Strategi finansial ini penting untuk dapat membiayai anggaran darurat pengendalian pembakaran lahan, serta untuk pencegahan masyarakat dengan penyejahteraan mereka dan penyediaan lapangan pekerjaan. Saya yakin dunia usaha akan lebih senang berbisnis di daerah yang masyarakat sekitar usahanya makmur.  Tapi, mereka yang miskin dan tidak punya modal cukup akan melakukan apa saja, termasuk membakar lahan, walau mereka tahu akibatnya," tegasnya.

Selain itu, pemda perlu meyakinkan investor yang telah ada dan calon investor bahwa pemda memiliki kapasitas untuk menyelesaikan gangguan api dan asap, berikut akar masalahnya.  Komunikasi strategis yang intensif perlu digalang.  "Ini jauh lebih penting daripada berbuih-buih merayu mereka dengan sekian potensi Riau serta fasilitas pajak dan retribusi," tutup Fahmi.(eyd)