Seluruh Gubernur Teken Pakta Integritas Antikorupsi

Asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan itu diantaranya asas transparansi dan akuntabilitas. Melalui kepatuhan terhadap asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan ini diharapkan kepala daerah tak lagi berhadapan dengan permasalahan hukum ke depannya.

"Akibat diskresi itu mengakibatkan sebagian kepala daerah tersangkut persoalan hukum," kata Gamawan di acara Rapat Kerja Gubernur Seluruh Indonesia Tahun 2011 itu.

Gamawan Fauzi menambahkan persoalan kebijakan diskresi ini juga menjadi perhatian serius pemerintah. Saat ini, pemerintah sedang melakukan kajian terhadap fenomena tersebut guna mencari jalan keluar yang efektif.

Saat ini, tambah Gamawan Fauzi, pemerintah dan DPR juga sedang mempersiapkan RUU Administrasi Negara. Melalui UU ini nantinya diharapkan ada kejelasan atas kebijakan diskresi yang diambil seorang kepala daerah, apakah termasuk kasus pidana umum atau pelanggaran terhadap UU Administrasi Negara yang akan disahkan nantinya.