Seluruh Honorer Administrasi jadi PPPK, Satgas juga Aman, Alhamdulillah

jpnn.com - SURABAYA – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memastikan tidak akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap pegawai non-ASN berstatus tenaga kontrak.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memastikan bahwa efisiensi anggaran yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025 tidak akan berdampak pada tenaga non-ASN di lingkungan Pemkot Surabaya.

"Saya pastikan tidak ada PHK bagi tenaga bukan ASN di Pemkot Surabaya. Yang namanya tenaga kontrak (honorer, red) administrasi sudah diakomodasi melalui skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), baik paruh waktu maupun penuh," ujar Eri Cahyadi dalam keterangannya di Surabaya, Jawa Timur, Senin (17/2).

Eri memastikan tenaga kerja yang tergabung dalam satuan tugas (satgas), seperti petugas penyapuan dan pengerukan saluran, juga tetap dipertahankan karena dari dulu kontrak mereka berbasis jasa.

"Satgas-satgas seperti penyapuan dan pengerukan saluran, itu kan bukan sebagai (pegawai) administrasi, tetapi kontrak dia sebagai jasa dari dulu. Jadi Itu yang kita jalankan di Surabaya," ucapnya.

Dia mengatakan, kebijakan efisiensi di daerah lain mungkin berujung pada PHK terhadap tenaga non-ASN.

Namun, Pemkot Surabaya mengambil pendekatan berbeda agar tidak menambah angka pengangguran.

"Sekarang malah di daerah lain diputus (PHK). Kalau di (Pemkot) Surabaya diputus, maka akan semakin banyak pengangguran di Surabaya. Jadi, saya pastikan tidak ada namanya pemutusan tenaga kontrak, kecuali dia memang tidak pernah masuk kerja atau melanggar aturan," ucapnya.