Seluruh Honorer di Database BKN jadi PPPK 2024? Tidak Semudah Itu, Ferguso

“PPPK ini dibebankan ke APBD, anggaran terbatas karena belanja daerah tidak boleh lebih dari yang sudah ditetapkan,” kata Tantri.

Bagaimana bagi daerah kaya? Apakah serta merta bisa mengusulkan formasi PPPK 2024 sesuai jumlah honorer yang ada agar semuanya bisa berubah status menjadi ASN tahun ini? Belum tentu.

Ada persoalan lain yang dihadapi daerah kaya, yakni masalah penempatan, terutama untuk para guru honorer yang diangkat jadi PPPK.

Masalah penempatan guru PPPK terbukti rumit. Semakin rumit ketika tidak sedikit guru swasta yang lulus seleksi PPPK, yang ditempatkan di sekolah negeri.

Sementara, di sekolah negeri itu ada guru honorer yang sudah lama mengabdi. Bagaimana bisa mengusulkan formasi semaksimal mungkin jika urusan rencana penempatan belum klir?

Pertanyaan lain yang patut diajukan, apakah KemenPAN-RB sudah koordinasi dengan pemda agar mengusulkan formasi PPPK 2024 sesuaí dengan jumlah honorer yang ada di setiap instansi, sebagaimana kesimpulan raker di DPR 13 Maret 2024?

Belum lagi masalah honorer tercecer. Pemerintah harus memastikan siapa honorer yang benar-benar tercecer, yang karena suatu hal tidak terdata di BKN pada 2022.

Jika benar tercecer, padahal sudah lama mengabdi dan rela menerima honor seadanya, maka menjadi hak yang bersangkutan ikut diangkat jadi PPPK 2024.