Seluruh Honorer K1 Ancam Menginap di BKN

Keputusan yang diambil adalah perwakilan tenaga honorer masing-masing setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD), Senin pekan depan akan bertolak ke Jakarta ditemani sejumlah anggota Dewan untuk mempertanyakan nasib dari tenaga honorer K1 yang masih mengambang.

Andi juga berjanji akan berkoordinasi dengan honorer dari 32 kabupaten kota lain yang mengalami nasib serupa untuk mempertanyakan hal ini ke BKN.

Dibeberkanya, kalau memang BPKP menggagalkan honorer K1 untuk diangkat menjadi CPNS karena otorisasi, seharusnya pengangkatan tahun 2012 dilakukan hal serupa, karena pengangkatan tahun lalu juga bermasalah surat otorisasinya.

Dia juga mendesak agar Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Medan, Syaiful Bahri dan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Daearah (BKD) untuk turut serta dalam kunjunga ke BKN.

"Pak Sekda dan Plt Kepala BKD harus ikut sebagai perwakilan pemerintah, guna memberikan penjelasan kepada BKN terkait surat otorisasi," ungkap Andi.

Sebelumnya, Plt Kepala BKD, Lanhum mengaku sampai saat ini pihaknya belum juga menerima keputusan dari BKN mengenai honorer K1. Dijelaskanya BKD telah berulang kali melayangkan surat resmi untuk meminta keputusan pengangkatan honorer K1. "Sampai saat ini belum ada keputusan apa-apa dari BKN," kata Lanhum kemarin malam.

Mengenai honorer K2, jumlah peserta yang datanya sudah dikirim ke BKN berjumlah 1.016 yang terdiri dari 912  tenaga honorer Murni K2, dan 104 sisa dari K1.
Namun BKD masih menunggu validasi data dari BKN mengenai peserta yang nantinya akan mengikuti ujian tertulis pada 3 November mendatang. "Belum tentu semua yang akan mengikuti ujian, BKD masih menunggu hasil verifikasi data dari BKN," tandasnya. (dik)