Seluruh Honorer K2 di Instansi Ini Tidak Lolos Administrasi PPPK 2024, Astaghfirullah

"Jadi, alasan TMS disebut pengalaman pekerjaan tidak relevan dengan bidang tugas jabatan yang dilamar, " ucapnya. 

Hal tersebut dikarenakan tidak tersedianya formasi jabatan pada OPD PUPR Provinsi Sumut, sehingga petugas OP yang dimaksud melamar pada lintas OPD.

Langkah tersebut mengikuti arahan Badan Kepegawaian Negara (BKN) bahwa yang dinamakan instansi itu adalah pemerintah daerah. 

Misalnya, bekerja di Dinas PUPR Sumut tidak bisa melamar di luar daerah. Mereka hanya bisa melamar di dinas-dinas dalam satu wilayah kewenangan sama. 

"Ini cara menerjemahkan frasa instansi bikin kami jadi korban. Kalau tidak terdaftar sebagai peserta seleksi PPPK 2024 bagaimana bisa diangkat PPPK," cetusnya. 

Saat ini kata Arfii, 40 honorer K2 Dinas PUPR Provinsi bidang operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi (O-P jaringan) berharap ada solusi dari pemerintah. 

Tenaga non-ASN terdata di BKN dari Dinas  PUPR provinsi dari O-P juga tingkat kelulusannya kurang lebih 10% dari total 300 orang. 

"Kami berharap pemerintah pusat ikut menyelesaikan masalah di Sumut karena seluruh honorer K2 Dinas PUPR tidak bisa mengikuti seleksi PPPK 2024, karena dianggap pengalaman kerja tidak sesuai," terangnya.