Seluruh Honorer K2 Diminta Ikut Kawal Data BKD
jpnn.com - JAKARTA--Forum Honorer Kategori Dua Indonesia (FHK2I) meminta seluruh K2 mengawal data di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) masing-masing daerah. Ini untuk mencegah penggelembungan data K2.
"Kami memberikan apresiasi kepada pemerintah dan DPR yang akhirnya mau mengangkat honorer K2 menjadi CPNS tanpa tes. Agar tidak terjadi lagi seperti tahun-tahun sebelumnya, data K2 yang diusulkan BKD ke pusat harus dikawal honorer," kata Ketua FHK2I Titi Purwaningsih kepada JPNN, Senin (15/6).
Dia menyebutkan, upaya penggelembungan data sangat mungkin dilakukan pemda. Jika ini tidak dikawal, honorer K2 asli yang akan merasakan dampaknya.
"Kami jadi begini karena honorer bodong. Karena itu kami sudah berkoordinasi dengan seluruh korwil maupun korcab FHK2I agar ikut menyisir tenaga K2 bodong," ucapnya.
Temuan-temuan K2 bodong, lanjut Titi, langsung diserahkan ke BKD agar tidak diajukan lagi ke pusat.
Hal senada diungkapkan Wardi, koordinator FHK2I Kabupaten Cirebon. "Kalau kami sudah siap datanya dan telah mengantongi NIP. Kami pastikan 1000-an honorer K2 Cirebon benar-benar asli," sergahnya.
Wardi juga mengimbau seluruh pengurus forum untuk terus mendekati birokrasi agar saat proses pengangkatan tidak muncul masalah.
"Seperti kami di Cirebon, bupati dan BKD malah yang menyupport kami agar bisa segera diangkat CPNS," pungkasnya. (esy/jpnn)
JAKARTA--Forum Honorer Kategori Dua Indonesia (FHK2I) meminta seluruh K2 mengawal data di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) masing-masing daerah. Ini
- BPKH Sukses Gelar Hajj Run 2024 di Padang, Begini Keseruannya
- Info dari Mensos Jumlah Korban Erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki
- AMPHURI Dorong Prabowo Lobi Arab Saudi, Biar Kuota Haji Indonesia Bertambah
- Pegadaian Salurkan Bantuan kepada Warga Terdampak Erupsi Gunung Lewotobi
- KPK Proses Laporan Dugaan Korupsi Aset Pemkab Kutai Timur di Jakarta
- Kantor Imigrasi Jakpus Deportasi 14 WNA yang Langgar Izin Tinggal