Seluruh Honorer K2 Wajib Ikut Aksi 10 Februari
jpnn.com - JAKARTA--Rencana honorer kategori dua (K2) melakukan aksi demo besar-besaran di depan Istana Negara pada 10 Februari 2016 sudah dipersiapkan sejak rakornas di Palembang.
Ketua Tim Investigasi Forum Honorer K2 Indonesia Riyanto Agung Subekti alias Itong mengatakan, keputusan rencana aksi diambil saat itu sebagai antisipasi bila dalam raker MenPAN-RB Yuddy Chrisnandi membatalkan pengangkatan K2 menjadi CPNS. Ternyata benar, Yuddy menyatakan tidak akan mengangkat honorer K2.
"Kami sudah punya dugaan-dugaan tidak adanya niat baik pemerintah. Ini ditandai dengan anggaran yang tidak dimasukkan ke dalam APBN 2016 dan dugaan kami tidak meleset sebab MenPAN-RB membatalkan semua janjinya," tegas Itong kepada JPNN, Kamis (21/1).
Itong menambahkan, aksi besar-besaran ini mewajibkan seluruh honorer K2 hadir untuk ikut aksi di depan Istana. Istana dipilih sebagai sasaran utama karena Presiden Jokowi dianggap yang bisa menyelesaikan masalah K2.
"Apa boleh buat, kalau dengan demo presiden bisa melek ke honorer K2, maka akan kami tunjukkan. Kami minta presiden mengeluarkan diskresi bagi honorer. Bisa dirasakan bagaimana bila tiga hari tanpa honorer," ujarnya.
Selain itu,masalah honorer K2, kecurangan rekrutmen CPNS 2013, juga akan dibawa ke Mahkamah Internasional melalui ILO (International Labour Organization).
"Pemerintah telah berbuat kecurangan secara berjamaah dalam rekrutmen CPNS Tahun 2013 serta mendzolimi 439 ribuan honorer K2 dan keluarganya. Jadi tidak salah kalau ILO turut campur dengan permasalahan, karena sudah menyangkut hak-hak azasi manusia dan hajat hidup orang banyak," paparnya. (esy/jpnn)
JAKARTA--Rencana honorer kategori dua (K2) melakukan aksi demo besar-besaran di depan Istana Negara pada 10 Februari 2016 sudah dipersiapkan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Ikatan Pemuda Betawi Soroti Seleksi Dewan Kota Jakpus
- Kemenhub Tingkatkan Pantauan Udara Selama Libur Nataru
- Polisi Antisipasi Peredaran Narkoba pada Malam Pergantian Tahun di Batam
- Rieke PDIP Bakal Dipanggil MKD Buntut Bersuara Tolak PPN 12 Persen
- 5 Rekomendasi Kongres I PPPK RI, Poin Terakhir Bikin Gembira
- Dirut Jasa Raharja Pantau Arus Mudik di Jogja Bareng Wamenhub