Seluruh Parpol Ingin Bertemu agar Pembahasan RUU Pemilu Segera Selesai

jpnn.com, JAKARTA - Sikap pemerintah tidak berubah, tetap menginginkan presidential threshold 20 persen kursi legislatif atau 25 persen suara sah parpol pada pemilu nasional, dalam pembahasan RUU Pemilu.

Hal ini berbeda dengan pandangan sejumlah partai politik di DPR. Karenanya, muncul usul agar pimpinan sepuluh partai politik penghuni parlemen bisa bertemu.

Tujuannya, mencari jalan terbaik atas penyelesaian RUU Pemilu, utamanya menyangkut lima isu krusiaal, anatara lain soal presidential threshold.

Sikap fraksi-fraksi di DPR memang terbelah terkait aturan presidential threshold dalam pemilu serentak. Parpol besar cenderung mendukung sikap pemerintah, sedangkan parpol kecil menolak.

Namun, analisis bahwa aturan itu akan gugur ketika digugat di Mahkamah Konstitusi membuat peta berubah. Parpol mulai ragu apakah aturan ambang batas tersebut legal dalam pemilu serentak.

Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto mengaku setuju dengan adanya rencana pertemuan pimpinan parpol untuk membahas RUU Pemilu.

Menurut dia, Partai Golkar siap membicarakan kemungkinan-kemungkinan terkait presidential threshold.

”Semuanya, partai lain saling mengajak (bertemu, Red). Bukan Golkar, bukan partai-partai, semua partai terbuka,” kata Setnov.