JPNN.com 
Seluruh Parpol Ingin Bertemu agar Pembahasan RUU Pemilu Segera Selesai
Sebelumnya, Wakil Ketua Pansus RUU Pemilu dari Fraksi Partai Gerindra Ahmad Riza Patria mendorong perlunya dilakukan pertemuan seluruh pimpinan parpol untuk membahas penyelesaian RUU Pemilu.
Selama ini pertemuan pimpinan parpol yang membahas RUU Pemilu pernah dilakukan, tapi tidak semua hadir. (bay/c10/fat)
Pro dan Kontra Presidential Threshold
Pendukung
Pemerintah, PDIP, Partai Golkar, Partai Nasdem
Alasan:
1. Presidential threshold bersifat open legal policy. Dalam arti lain, mekanisme diserahkan sepenuhnya kepada pembuat UU.
2. Penguatan sistem presidensial di mana pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang terpilih bisa memiliki basis dukungan kuat di parlemen.
3. Sosok capres dan cawapres yang diusung bisa terpilih melalui berbagai pertimbangan kuat, mulai elektabilitas, kapasitas, ketokohan, dan dukungan partai.
4. Alasan keserentakan pemilu tak menghapus pertimbangan digunakannya presidential threshold.
Sikap pemerintah tidak berubah, tetap menginginkan presidential threshold 20 persen kursi legislatif atau 25 persen suara sah parpol pada pemilu
- Yusril: Kemungkinan MK Juga Batalkan Parliamentary Threshold
- MK Hapus Presidential Treshold, Ketua DPD Hanura Sultra: Konstitusi Kembali ke Tangan Rakyat
- Ambang Batas PT Dihapus, Pengamat Menyoroti Beban Anggaran & Kerja Penyelenggara Pemilu
- Penghapusan Ambang Batas Pencalonan Presiden Jadi Angin Segar Bagi Rakyat
- Ketua DPP PDIP Said Abdullah Tanggapi Putusan MK Tentang Penghapusan Presidential Threshold
- Mahfud Sebut Putusan MK Soal Ambang Batas Pencalonan Presiden Harus Ditaati
.jpeg)
