Seluruh Wamen Sedot Rp15 Miliar

Seluruh Wamen Sedot Rp15 Miliar
Ketua Gerakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (GNPK) Adi Warman (kedua kanan) usai menerima salinan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang permohonan gugatan posisi Wakil Menteri di Jakarta, Selasa (5/6). Foto : Arundono/JPNN
Padahal, lanjut Uchok, tugas para Wamen itu sebetulnya tidak begitu jelas. Dalam nomenklatur Kementerian Luar Negeri, tugas Wamen hanya mengoordinasi penanganan pendatang gelap (imigran) dan penyusunan bahan laporan Wamen kepada presiden dan wakil presiden. "Di luar itu, tidak ada nomenklatur yang lain lagi," kritik Uchok.

Fungsi Wamen di Kemendikbud lebih minimalis. Hanya ada nomenklatur kesekretariatan Wamen. "Kalau begini namanya menghabiskan alokasi anggaran saja. Setiap tahun anggaran akan terus meningkat serta membebani uang pajak rakyat saja," ujarnya.

Uchok sebenarnya berharap MK membatalkan dan menghapus Wamen dari struktur kementerian atau lembaga negara. Sebab, keberadaannya tak lebih dari sekadar pemborosan anggaran negara yang secara disengaja oleh presiden.

"Pemerintah melakukan politisasi terhadap pegawai negeri dengan modus membagi-bagi jatah kekuasaan di antara orang-orang istana," ungkapnya. (pri/c5/agm)

JAKARTA - Di luar konteks putusan Mahkamah Konstitusi (MK), berapa sebenarnya anggaran negara yang dialokasikan untuk para wakil menteri (Wamen)?


Redaktur & Reporter : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News