Sembako Bakal Kena PPN, Syarief Hasan: Rakyat Masih Kesulitan Akibat Pandemi Covid-19

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR Syarief Hasan tidak setuju dengan rencana penerapan pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen untuk sembilan bahan pokok (sembako).

Politikus senior Partai Demokrat ini berpendapat saat ini belum tepat bagi pemerintah memberlakukan PPN sembako, karena masih banyak masyarakat yang mengalami kesulitan akibat pandemi Covid-19.

"Intinya, belum saatnya untuk membebani rakyat yang masih kesulitan di tengah pandemi Covid-19," ujar Syarief di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/6).

Syarief mengingatkan pemerintah seharusnya memberikan keringanan kepada masyarakat dalam hal apa pun, bukan justru memberatkan dengan wacana kenaikan PPN di atas 10 persen.

"(Kondisi) rakyat sekarang sudah makin berat," ujar pria asal Palopo, Sulawesi Selatan, itu.

Sekali lagi, mantan menteri koperasi dan usaha kecil menengah itu menilai wacana kenaikan PPN untuk sembako itu belum terlalu penting.

"Saya pikir belum. Justru sebaliknya, kita harus memberikan (keringanan) kepada rakyat. Saya pikir itu," kata anak buah Susilo Bambang Yudhoyono di Partai Demokrat, itu.

Seperti diketahui, rencana pengenaan pajak itu tertuang dalam Pasal 4A draf Revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.