Sembilan Parpol Siap Bentengi Jokowi dari Serangan Oposisi

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan, pertemuan para Sekjen itu sangat penting. ”Sebagai pemantapan komunikasi politik guna menghadirkan kepemimpinan Presiden Jokowi di seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara,” terang dia seusai pertemuan tersebut. Politikus asal Jogjakarta itu menerangkan, pertemuan antar-Sekjen partai pengusung Jokowi akan semakin diintensifkan.

Menurut dia, kritik yang selama ini ditujukan kepada presiden lebih banyak karena faktor ketidaktahuan terhadap keberhasilan pemerintah. Tapi, ada juga yang bermotif politik untuk mendiskreditkan presiden.

Sementara itu, Arsul Sani menyatakan, saat ini partai politik di luar koalisi pemerintah sangat gencar mengkritik. Kadang, lanjut dia, apa yang mereka sampaikan tidak berdasar data. Mereka menyerang membabi buta. Menurut dia, sebagai partai koalisi pengusung Jokowi, pihaknya mempunyai tanggung jawab untuk menjelaskan kepada masyarakat apa saja yang telah dan sedang dilakukan pemerintah.

Menurut Arsul, partai koalisi tidak asal menyampaikan informasi kepada masyarakat. Keterangan yang disampaikan harus berdasar data. ”Partai koalisi harus aktif menjawab. Tidak membiarkan pemerintah menghadapi sendiri,” terang anggota Komisi III DPR itu saat ditemui di ruang kerjanya kemarin.

Secara terpisah, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menanggapi santai terkait tidak diundangnya PAN. Menurut dia, itu merupakan hak mereka sebagai pengundang. Dia tidak mempersoalkan pertemuan tersebut. ”PAN biasa saja,” tutur dia saat ditemui di Media Center DPR.

Sementara itu, Partai Gerindra mengkritik pertemuan yang dilakukan di setkab. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menyatakan, penggunaan setkab sebagai tempat pertemuan para Sekjen tidak tepat. ”Itu kan institusi negara. Seharusnya, cari tempat lain. Misalnya, di markas partai,” tutur dia.

Dia meminta koalisi pengusung Jokowi tidak menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan partai, apalagi untuk pemilihan presiden (pilpres). Bukan kali ini saja partai pemerintah menggunakan kantor pemerintah untuk kepentingan politik. (lum/far/c6/oni)