Sementara, Pilgub Jatim Dianggarkan Rp 600 Miliar

SURABAYA – Anggaran untuk Pemilihan gubernur (pilgub) Jatim sudah dibahas mulai sekarang meski penyelenggaraannya masih dua tahun lagi. Dalam rapat paripurna kemarin dibahas total anggaran pilgub tersebut mencapai Rp 600 miliar.

Anggaran sebesar itu ditetapkan dengan perda dana cadangan untuk Pilgub 2018. Anggaran Rp 600 miliar tersebut dicicil hingga tahun depan. Tahun ini disepakati menyisihkan dulu fulus Rp 400 miliar. Sisanya yang Rp 200 miliar dialokasikan pada APBD tahun depan.

Besaran anggaran itu berubah dari rencana awal. Sebelumnya, melalui perda 2014, dana cadangan pada APBD 2015 mencapai Rp 100 miliar. Selanjutnya, 2016 (Rp 300 miliar) dan 2017 (Rp 200 miliar).

''Skemanya diubah,'' ujar anggota Badan Anggaran DPRD Jatim Irwan Setiawan.

Dana cadangan itu tidak digunakan untuk program apa pun selain pilgub. Sebenarnya, angka yang dibutuhkan lebih besar dari Rp 600 miliar. Untuk menggelar pilgub, setidaknya dibutuhkan Rp 1 triliun.

Hitungan itu berdasar pada Pilgub 2013 yang menghabiskan lebih dari Rp 1 triliun. Kekurangan dana akan dilengkapi pada 2018 ketika pilgub berlangsung.

Menurut Irwan, komisi C menyepakati pengajuan dana cadangan. Penambahan angkanya hanya dilakukan setelah ada perhitungan kebutuhan yang detail. Biasanya, yang akan membahas adalah komisi A, KPU Jatim, Bawaslu Jatim, kepolisian, hingga kabupaten/kota.

Dia menegaskan, pemkab dan pemkot se-Jatim diminta membantu pembiayaan pilgub. Sebab, coblosan pilgub sejatinya berlangsung di daerah. Jika semua ditanggung pemprov, beban APBD Jatim akan terlalu berat.

Irwan mengungkapkan, pemprov sudah memiliki dasar perhitungan. Anggaran harus benar-benar terukur serta efisien. Misalnya, pilgub hanya berlangsung satu putaran. Meski selisih sepuluh suara antarcalon tidak akan memengaruhi. Dengan begitu, anggaran bisa ditekan.

''Pembahasan dana cadangan ini berkelanjutan, antara pemprov, penyelenggara pemilihan, dan dewan,'' ungkapnya. (nir/c5/oni/flo/jpnn)