Seminar Internasional, BPJS Kesehatan Bahas Efektivitas Layanan Kesehatan vs Biaya
jpnn.com, JAKARTA - Salah satu tujuan terselenggaranya program jaminan kesehatan bagi sebuah negara adalah peningkatan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Namun tantangannya adalah bagaimana menyediakan akses layanan kesehatan yang terjangkau, efisien, efektif serta berkeadilan.
Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengungkapkan, saat ini Indonesia melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) berupaya memastikan layanan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat tersedia.
Skema pembiayaan yang diadopsi saat ini juga diharapkan dapat menjembatani kebutuhan kesehatan masyarakat dengan ketersediaan anggaran yang dimiliki pemerintah.
Gufron mengatakan, pihaknya tidak bisa menutup mata, kemajuan teknologi kesehatan dan layanan medis terbaru dapat membantu atas pemulihan kesehatan bahkan penyelamatan nyawa individu.
"Namun terhadap nilai dari efektivitas layanan serta kemampuan anggaran yang dimiliki masih menjadi area yang harus didiskusikan bersama. Semua pemangku kepentingan perlu dilibatkan,” kata Ghufron, saat membuka kegiatan webinar internasional bekerja sama dengan National Health Service (NHS) Inggris, Universitas Coventry Inggris, dan National Health Security Office (NHSO) Thailand di Jakarta, Rabu (15/9).
Ghufron mengungkapkan, untuk menjawab isu terkait efektivitas layanan terhadap biaya ini, Program JKN-KIS mengadopsi sistem pembayaran mulai dari kapitasi, INA-CBG’s maupun fee for service bagi layanan-layanan tertentu.
Hal ini menunjukkan, Program JKN-KIS tetap menerapkan sistem belanja strategis sesuai dengan amanah perundangan yang berlaku.
BPJS Kesehatan berharap melalui diskusi antarnegara dalam seminar internasional dapat menjadi ajang saling berbagi pengetahuan dan pengalaman antarpengelola jaminan kesehatan.
- Penundaan Kenaikan Cukai Rokok Dinilai Mengancam Kesehatan Masyarakat
- AHF Indonesia Dorong Peran Asia dalam WHO Pandemic Agreement
- Dorong Kemandirian Farmasi Nasional, Fitofarmaka Harus Masuk JKN
- Persatuan Ahli Farmasi Indonesia Dukung Sistem Ketahanan Kesehatan Masyarakat Bantul
- 21 Orang di Sukabumi Jadi Korban Penipuan Sindikat Pemalsu Kartu Indonesia Sehat
- Lestari Moerdijat Minta Peran Pemda Ditingkatkan dalam Penanggulangan Kanker Payudara