Seminggu, Kapal Bantuan DKP Sudah Lapuk

"Bantuan banyak, tapi masih banyak juga nelayan mengeluh tidak kebagian bantuan, karena tidak tahu. Bantuan rentan diperjualbelikan dan dimark up. Pemerintah harus mengevaluasi penyalurannya. Kok bisa-bisanya hanya menggunakan SK Kepala Dinas, ini melanggar dan cacat adiministrasi," tegas politisi PKS ini.

Sementara itu, untuk meneliti adanya temuan dalam penyaluran bantuan sarana perikanan tangkap DAK tahun 2009 dari Dinas Perikanan dan Kelautan (DKP) Kota, Asisten II Pemda Kota Ir Sahlan Sirad ME berencana akan memanggil Kepala DKP, Ir Rapi'in. Pemanggilan itu untuk meminta kejelasan teknis penyaluran bantuan. Pemanggilan dilakukan karena selama distribusi bantuan, tidak menggunakan SK Walikota, melainkan langsung SK dari Kepala Dinas.

"Akan kita minta keterangan dulu, guna menjawab apakah benar ada penyimpangan seperti yang kerap mencuat di media akhir-akhir ini. Jika memang benar dan terbukti maka pendistribusian ini harus kita benahi teknisnya," tegas Sahlan.(adn/fuz/jpnn)