Semoga Dibaca Pemerintah: Pilkada dan Pemulihan Ekonomi Bisa Ditunda, Nyawa Rakyat dan Dokter Tidak!

"Apakah pilkada dan pemulihan ekonomi harus mempertaruhkan keselamatan jiwa rakyat?" ujarnya.

Selain itu, dia juga menyoroti sebagian elite yang khawatir kalau pilkada ditunda maka kepala daerah sekarang yang rata-rata selesai masa jabatannya Februari 2021 akan dijabat pelaksana tugas. 

"Itu artinya akan ada sekitar 240 kepala daerah plt. Lalu, apa betul plt kepala daerah di masa krisis kurang tepat? Dalam hal ini dianggap menguntungkan kemendagri yang menunjuk plt kepala daerah di masa krisis, dan plt tak bisa mengambil keputusan atau kebijakan strategis," paparnya. 

Padahal, kata Ipang, solusinya banyak selama memiliki iktikad baik. Misalnya, sementara dipilih DPRD, bisa juga Gubernur ditunjuk presiden sebagai perpanjangan pemerintah daerah. Bisa juga sementara plt bupati/wali kota ditunjuk gubernur.

"Masih banyak pola-pola lainnya. Asal punya iktidak baik, selalu ada jalan dan kemudahan," katanya.

Namun, kata dia menegaskan, jangan  sampai menjadikan rakyat sebagai tumbal demokrasi. "Demi menyelamatkan demokrasi, demi elektoral, biar rakyat mati, ini jelas tidak lucu," ungkapnya.

Menurut dia, banyak regulasi maupun aturan main, imbauan agar tidak boleh ada kerumunan, arak-arakan, pengumpulan massa, konser musik, pembatasan jumlah acara tatap muka yang mengumpulkan warga.

"Namun, tetap saja lagi-lagi yang namanya peraturan, regulasi, undang-undang, hanya indah dikata-kata naskah teks, (tetapi) praktiknya, penegakan sanksinya berujung pada kompromi dan nego politik," kata dia.