Semoga Dibaca Pemerintah: Pilkada dan Pemulihan Ekonomi Bisa Ditunda, Nyawa Rakyat dan Dokter Tidak!

Buktinya, Ipang menegaskan, banyak calon kepala daerah yang melanggar protokol kesehatan ketika pendaftaran ke KPU. Ada yang beramai-ramai, berkerumunan, tidak lagi mematuhi protokol kesehatan. Pertanyaannya, kata dia, apakah berani mendiskualifikasi calon tersebut.

"Bagaimana kalau nanti yang ditemukan melanggar anak presiden dan menantu presiden yang kebetulan ikut dalam kompetisi elektoral pilkada, apakah berani menindak dan memberikan sanksi?" paparnya.

Belum lagi, lanjut dia, alasan KPU bicara bukan kewenangan institusi mereka dalam soal menertibkan. Bahkan, menganggap bukan masuk wilayah pekerjaan mereka karena dibatasi undang-undang dan macam-macam alasan lainnya. 

Dia mengingatkan sudah banyak suara intitusi, pakar dan tokoh yang meminta pilkada ditunda. Mulai dari Komite I DPD, Perludem, PBNU, Muhammadiyah, Komnas HAM, Jusuf Kalla, Gubernur Banten Wahidin, analis politik, dan masih banyak lagi yang menyusul meminta pilkada ditunda saja.

"Pilkada ditunda bukanlah aib, justru ini pekerjaan yang mulia, menyelamatkan kesehatan dan jiwa masyarakat. Ini memang bukan pilihan yang mudah. Kami khawatir pilkada yang berujung pada bencana, pilkada kali ini tidak terlalu diharapkan rakyat," ungkapnya.

Menurut dia, kalau tetap dipaksakan diteruskan di tengah pandemi, maka ini bukanlah pilkada yang mudah.

"Kondisi yang tidak normal, kuat-kuatan soal daya tahan tubuh, kuat-kuatan logistik untuk berpikir melakukan beli suara rakyat (vote buying) atau main di ujung untuk serangan fajar," paparnya.

Belum lagi, lanjut Ipang, kampanye digital atau daring juga tidaklah mudah karena tak meratanya sinyal di daerah sehingga pilkada ini tak akan berkualitas.