Semoga Guru Sukma Bisa Temui Jokowi di Hari Sumpah Pemuda

jpnn.com, JAKARTA - Seorang guru tidak tetap (GTT) honorer kategori dua (K2) Sukma Umbara berjalan kaki dari Indramayu, Jawa Barat menuju Jakarta demi memperjuangkan statusnya. Guru di SDN Cadasngampar di Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu itu mengawali perjalanannya pada Senin lalu (15/10) dan pada Sabtu (20/10) malam sudah berada di Cianjur.

Sukma beristirahat di Cianjur sebelum meneruskan perjalanannya hari ini (21/10). Menurut Ketua Tim Investigasi DPP Forum Honorer K2-Persatuan Guru Republik Indonesia (FHK2-PGRI) Riyanto Agung Subekti, ikhtiar Sukma berjalan kaki dari Indramayu menuju Jakarta menjadi vitamin bagi seluruh honorer K2.

Tanpa memedulikan terik matahari matahari, Sukma terus bersemangat demi menyampaikan aspirasi para guru honorer kepada Presiden Joko Widodo. Riyanto mengatakan, Sukma pada 19 Oktober 2018 tepat  jam 16.00 WIB tiba di gedung PGRI Kota Bandung.

Ada pengurus PGRI Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat yang mengawal Sukma. Selanjutnya, guru yang akrab disapa dengan panggilan Kang Sukma itu diterima Ketua PGRI Kota Bandung Maman Sulaeman serta para honorer yang tergabung dalam Forum Asosiasi Guru Tenaga Honorer (AGTH) - PGRI Kota Bandung.

"Kehadiran Kang Sukma disambut dengan keharuan dan tidak terasa banyak honorer yang meneteskan air matanya," kata Itong -panggilan akrab Riyanto- kepada JPNN, Minggu (21/10).

Itong menambahkan, Pengurus Pusat FHK2-PGRI terus mendukung ikhtiar Kang Sukma. “Kami mengimbau kepada kawan-kawan honorer yang lain terus mendoakan Kang Sukma agar kesehatan, keselamatannya selama di perjalanan panjang ini terus tetap terjaga dalam keadaan prima tanpa suatu halangan," tuturnya.

Itong juga meminta pengurus PGRI di kabupaten/kota yang dilalui dan disinggahi Sukma bisa menerima kehadiran pejuang bagi honorer itu. Sebab, kalangan honorer sejak awal berjuang selalu bersinergi dengan PGRI 

"Semoga perjuangan Kang Sukma tidak sia-sia dan bisa langsung bertemu Presiden Jokowi di Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2018, hanya untuk meminta keadilan kapan diselesaikannya masalah honorer di Indonesia yang sudah mengabdi lama mengharapkan untuk diangkat jadi PNS lewat kebijakan seorang presiden. Entah itu perpres atau kepres,” pungkas Itong.(esy/jpnn)