Semoga Kenaikan Gaji PNS Tak Jadi Bumerang bagi Jokowi

jpnn.com, JAKARTA - Politikus Partai Golkar Hetifah Sjaifudian mengingatkan pemerintah berhati-hati dalam memutuskan kenaikan gaji pokok bagi pegawai negeri sipil (PNS) pada 2019 dan janji mengangkat tenaga honorer menjadi CPNS. Pasalnya, jangan sampai kebijakan itu menjadi bumerang bagi pemerintahan Joko Widodo yang berada di pengujung masa jabatan.
"Kami prinsipnya mendukung, mendorong, hanya hati-hati jangan sampai kalau tidak cermat budget analysis-nya, itu akan menjadi bumerang karena sudah menjanjikan ternyata tidak terealisasi," ucap Hetifah kepada JPNN.Com, Sabtu (3/3).
Legislator dari daerah pemilihan Kalimantan Utara itu juga menyarankan agar pemerintah tidak menggembar-gemborkan rencana itu sebelum perencanaan ataupun persiapannya benar-benar klir dan bisa dipertanggungjawabkan. Dia menegaskan, pengangkatan honorer menjadi CPNS harus berbasis fakta dan data.
Hetifah menambahkan, Komisi II DPR juga akan membahas hal itu dengan kementerian terkait dan Badan Anggaran DPR. Dengan demikian begitu kebijakan itu diputuskan, bisa langsung direalisasikan.
"Jangan seperti dahulu, sudah diangkat ternyata masih ada yang tercecer. Ini memang harus diperhitungkan dengan cermat, sehingga keputusan ini bukan semata-mata pertimbangan populis atau politis," sebutnya.(fat/jpnn)
Pemerintah sebaiknya tidak menggembar-gemborkan rencana menaikkan gaji pokok PNS dan menggangkat honorer sebelum perencanaan ataupun persiapannya klir.
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam
- 5 Berita Terpopuler: Hasil Pendataan Keluar, Nasib Honorer Sudah Diatur, Ada Solusi Konkret untuk yang PHK
- Terobosan, Inilah Solusi Konkret bagi Honorer yang Dirumahkan
- Hasil Pendataan Honorer Akan Dipilah Lagi, Silakan Disimak
- Guru Honorer di Bengkulu Jadi Tersangka Penganiayaan Murid SD
- Kado Terakhir, Status 230 Honorer Berubah menjadi Lulus
- Pejabat Penting Ini Lebih Suka Menyebut ASN, Bukan PPPK