Semoga KPK Tak Bermanuver demi Pesanan di Pilkada
jpnn.com, JAKARTA - Sejumlah massa dari Jaringan Muda Muslim Jayakarta (JMMJ) menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (25/6). JMMJ dalam aksinya mendesak KPK agar tidak terpengaruh oleh kontestasi politik dan menolak pemolitikan terhadap komisi pimpinan Agus Rahardjo itu.
"KPK sebagai institusi hukum negara, harus menjadi alat negara yang netral dari kepentingan politik. Jangan jadi perpanjangan tangan kepentingan politik," ujar Andi selaku koordinator aksi JMMJ.
Dia menambahkan, aksi JMMJ itu sebagai bentuk keprihatinan atas banyaknya pihak yang ingin memanfaatkan KPK untuk kepentingan Pilkada 2018. Maka itu, Andi mengingatkan KPK agar tetap menjaga independensi.
"Saya tak usah sebut siapa yang memanfaatkannya karena publik sudah tahu semua. Ini adalah bentuk keprihatinan adanya pihak yang ingin memanfaatkan KPK untuk kepentingan pilkada dan meraih kekuasaan dengan menghalalkan segala cara," terang dia.
Sementara Koordinator Front Pemerhati Indonesia (FPI) Muhammad Ali yang juga hadir dalam aksi JMMJ mendesak KPK untuk tidak bermain api dalam pilkada yang tinggal menghitung hari. Dia menduga ada segelintir pendukung pasangan calon kepala daerah yang melakukan aksi kampanye di masa tenang.
"Harusnya di masa tenang ini, mereka menjaga kondusifitas suasana. Ini telah menciderai demokrasi. Black campaign sudah terang-terangan," tambah dia.
Andi menambahkan, pihaknya tidak mau KPK menjadi lembaga pesanan parpol bagi kepentingan politik. Pasalnya, hal tersebut bisa menjadikan KPK alat tawar politik demi kepentingan segelintir orang.
"Kami tegaskan KPK harus netral, jangan jadi bumper bagi kepentingan politik," tuturnya.(mg1/jpnn)
KPK harus bisa menjaga independensi terhadap kontestasi pilkada dan menolak segala upaya pemolitikan lembaga antirasuah itu demi kepentingan politik tertentu.
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- 5 Berita Terpopuler: KemenPAN-RB Punya Info Terbaru, Dirjen Nunuk Bergerak Urus Guru Honorer, tetapi Masih Proses
- Mahasiswa Desak KPK Periksa Bupati Daerah Ini
- KPK Jerat 2 Orang sebagai Tersangka Kasus Korupsi PT PP
- Dilaporkan Eks Staf Ahli DPD ke KPK, Senator Rafiq Al Amri: Apa-apaan ini?
- Jelang Nataru, Banyak Pejabat Terima Gratifikasi, KPK Bilang Begini
- Eks Staf Ahli DPD Laporkan Senator ke KPK