Semoga MUI Tidak Menerbitkan Fatwa Terkait Kasus Sukmawati Soekarnoputri

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Riset SETARA Institute Halili berharap Majelis Ulama Indonesia atau MUI tidak mengeluarkan fatwa atas ucapan Sukmawati Soekarnoputri yang belakangan ini disebut sebagai penistaan agama.
Menurut dia, fatwa MUI tidak perlu keluar meski publik menganggap ucapan Sukmawati terkesan membandingkan Soekarno dengan Nabi Muhammad SAW.
"Saya kira MUI tidak perlu mengeluarkan fatwa apa pun," kata Halili ditemui setelah menghadiri sebuah diskusi di Jakarta Pusat, Minggu (24/11).
Halili beranggapan, fatwa MUI atas ucapan Sukmawati, berpotensi menghadirkan efek negatif bagi sistem ketatanegaraan negara.
Tidak tertutup kemungkinan, fatwa MUI akan muncul kegaduhan seperti kasus penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.
"Fatwa yang sebelumnya, misal soal Ahok. Itu sebuah kesalahan. Jangan lupa MUI itu bukan lembaga hukum yang produk peraturannya bisa menjadi sumber hukum," ungkap dia.
Selain itu, kata Halili, ucapan Sukmawati tidak mengandung unsur penistaan agama sehingga tidak diperlukan fatwa. Menurut dia, ucapan Sukmawati ialah bagian dari kebebasan berpendapat yang dianut Indonesia.
"Saya tidak melihat ada ruang untuk mempersoalkan Sukmawati untuk pasal penodaan agama," ungkap dia.
MUI bukan lembaga hukum yang produk peraturannya menjadi dasar untuk kasus ucapan Sukmawati Soekarnoputri.
- Aparat Tembak Aparat, Hendardi: Negara Harus Tegakkan Supremasi Hukum
- Setara Institute Dorong Pembangunan Inklusif di Daerah, Rilis Alat Kebijakan untuk Susun RPJMD
- Seskab Teddy Naik Pangkat, SETARA Singgung Potensi Kecemburuan Pamen TNI
- TNI Perlu Ungkap Alasan Menaikkan Pangkat Teddy, Biar Tak Disangka Memuat Unsur Politik
- Setara Institute: Inklusi Sosial Bisa jadi Mantra Pembangunan yang Dapat Mendorong Keadilan
- BHR Outlook 2025, SETARA Institute Identifikasi 10 Isu Prioritas Bisnis & HAM di Indonesia