Semoga Panglima TNI Tak Terprovokasi Gatot soal G30S/PKI
Menurut Usman, penghentian penayangan G30S/PKI justru terjadi pada era pemerintahan Presiden BJ Habibie. Yunus Yosfiah sebagai menteri penerangan pasca-keruntuhan Orde Baru mengakhiri keharusan memutar ulang G30S/PKI setiap 30 September.
Sedangkan Juwono Sudarsono selaku menteri pendidikan dan kebudayaan di Kabinet Reformasi Pembangunan membentuk tim khusus untuk meninjau ulang seluruh buku sejarah dalam versi G30S/PKI. “Ini adalah bukti bahwa sejarah peristiwa 30 September 1965 ditinjau ulang dan direvisi oleh pemerintah,” tegasnya.
Merujuk survei nasional SMRC 2017 dan 2018, terungkap bahwa 86 persen responden tidak percaya isu PKI sedang bangkit. “Jadi sebenarnya isu anti-PKI ini kecil, tapi dibesar-besarkan untuk membela kepentingan elite-elite yang membesar-besarkannya,” pungkasnya.(jpg/ara/jpnn)
Direktur Eksekutif Amnesti International Indonesia Usman Hamid menyatakan, anggota TNI ataupun masyarakat tidak bisa dipaksa untuk menerima satu versi sejarah.
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Mayjen Yusri Nuryanto Ungkap Jumlah Anggota TNI Terlibat Narkoba Selama 2022-2024
- Amnesty International Bela Pelukis Yos Suprapto, Sebut Kebebasan Berekspresi dalam Bahaya
- Panglima TNI Menunjuk Letjen Nugroho Sulistyo Budi menjadi Kepala BSSN
- Terbit SK Panglima TNI, Mayjen Ariyo Windutomo Dilantik Jumat Pagi
- Di Hadapan Menhan-Panglima TNI, Legislator Bicara Kasus di Sumut, Prajurit Jangan Terpancing
- 4000 Prajurit TNI Terlibat Judi Online Selama 2024