Semoga Panglima TNI Tak Terprovokasi Gatot soal G30S/PKI

Menurut Usman, penghentian penayangan G30S/PKI justru terjadi pada era pemerintahan Presiden BJ Habibie. Yunus Yosfiah sebagai menteri penerangan pasca-keruntuhan Orde Baru mengakhiri keharusan memutar ulang G30S/PKI setiap 30 September.
Sedangkan Juwono Sudarsono selaku menteri pendidikan dan kebudayaan di Kabinet Reformasi Pembangunan membentuk tim khusus untuk meninjau ulang seluruh buku sejarah dalam versi G30S/PKI. “Ini adalah bukti bahwa sejarah peristiwa 30 September 1965 ditinjau ulang dan direvisi oleh pemerintah,” tegasnya.
Merujuk survei nasional SMRC 2017 dan 2018, terungkap bahwa 86 persen responden tidak percaya isu PKI sedang bangkit. “Jadi sebenarnya isu anti-PKI ini kecil, tapi dibesar-besarkan untuk membela kepentingan elite-elite yang membesar-besarkannya,” pungkasnya.(jpg/ara/jpnn)
Direktur Eksekutif Amnesti International Indonesia Usman Hamid menyatakan, anggota TNI ataupun masyarakat tidak bisa dipaksa untuk menerima satu versi sejarah.
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Perkuat Sinergisitas, Panglima TNI Terima Kunjungan Ketua BPK RI
- Panglima TNI Jenderal Agus dan KSAD Jenderal Maruli Terima Wing Kehormatan Penerbang Kelas I TNI AU
- Panglima TNI Jenderal Agus Minta Prajuritnya Lanjutkan Pengabdian Kepada Bangsa dan Negara
- Laksdya TNI Erwin S Aldedharma Berpeluang Jadi Panglima TNI
- TNI Kerahkan 66.714 Personel untuk Bantu Amankan Arus Mudik Lebaran 2025
- Sambut Hari Raya Idulfitri 2025, Panglima TNI Membuka Bazar Murah Demi Kesejahteraan Prajurit dan PNS