Semoga Pemerintah Pusat Tahu Rehabilitasi Pascabencana di Sulteng Masih Carut-Marut

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Fraksi Partai NasDem DPR Ahmad Ali meminta pemerintah pusat tidak lepas tangan atas proses penanganan pascabencana di Sulawesi Tengah (Sulteng). Menurutnya, proses penanganan pascabencana berjalan lamban.

“Kami berharap pemerintah pusat tidak lepas tangan dengan dalih hanya berfungsi asistensi dan membiarkan manajemen pengelolaan pascabencana di Sulteng menjadi lamban dan carut-marut,” kata Ali melalui pesan elektronik, Selasa (23/7).

Ali mengatakan, lambannya proses rehabilitasi dan rekonstruksi yang menyebabkan ketidakpastian kelangsungan hidup warga korban gempa. “Kasihan masyarakat yang hidup dalam serba-ketidakpastian akibat gagalnya proses komunikasi dan hal-hal tekhnis lapangan,” katanya.

Menurut Ali, perlu ada evaluasi secara komperehensif terhadap hambatan-hambatan teknis proses penanganan bencana. Hal lain yang juga diperlukan adalah inventarisasi masalah yang timbul dari sejumlah proses tahapan bencana dari transisi ke pemulihan.

Ali menambahkan, hal yang tidak kalah penting adalah peninjauan terhadap kelembagaan dan fungsi masing-masing kementeriaan/lembaga untuk menemukan cara kerja efektif serta cepat dalam penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi di Sulteng.

Berdasar Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2018 tentang Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi dan Tsunami di Provinsi Sulawesi Tengah maka Kementerian PPN/Bappenas mendapat amanat untuk memberikan asistensi kepada pemerintah daerah dalam penyiapan rencana pemulihan ekonomi dan pembangunan kembali wilayah terdampak bencana.

“Kalau prosesnya hanya menunggu dan menunggu hasil kerja teknis berdasarkan panduan dari Jakarta, proses tentu tidak akan sama ketika proses asistensi itu dilakukan secara faktual di lapangan,” ujar anggota Komisi VII DPR dari daerah pemilihan Sulawesi Tengah itu.(boy/jpnn)