Semoga Prabowo Bijak Menyikapi Tugas Baru dari Jokowi

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI Sukamta menyebutkan, seharusnya Presiden Jokowi melakukan kajian mendalam sebelum menunjuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk memimpin pengembangan lumbung pangan nasional.

Hal ini mengingat ketahanan pangan adalah isu strategis nasional dan saat ini negara sedang terdampak pandemi coronavirus disease 2019 (COVID-19).

"Situasi krisis pangan memang sudah membayang, tetapi itu jangan disikapi dengan membuat keputusan secara terburu-buru," kata Sukamta dalam pesan singkatnya kepada JPNN, Selasa (14/7).

Sukamta tidak menginginkan penugasan Jokowi ke Prabowo berbuah blunder.

"Apalagi jika melihat dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020-2024, pengembangan lumbung pangan selain di Jawa dan Bali diarahkan ke Sumatera dan Sulawesi. Sementara di Kalimantan dimantapkan perannya sebagai lumbung energi nasional dan paru-paru dunia. Artinya rencana pengembangan di Kalimatan ini tidak sinkron dengan rencana pembangunan nasional yang sudah ada," katanya.

Wakil Ketua Fraksi PKS itu mengungkap tiga persoalan terkait kebijakan Jokowi menunjuk Prabowo untuk memimpin pengembangan lumbung pangan nasional.

Persoalan pertama, kata dia, pemahaman pangan sebagai unsur penting membangun ketahanan nasional bukan berarti sektor ini harus dipegang Kementerian Pertahanan (Kemenhan).

"Ada beberapa sektor penting untuk membanguan ketahanan nasional, kan, tidak berarti Kemhan mengurusi semua hal. Kementerian Pertanian, Bulog, Badan Ketahan Pangan yang selama ini mengurusi soal pangan, harus dilihat sebagai satu kesatuan usaha membangun ketahanan nasional," ujarnya.