Semoga Presiden Mau Menunda Pelantikan Anggota BPK ini

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahardiansyah menyarankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunda proses pelantikan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang sebelumnya dinyatakan lolos seleksi di DPR.
Menurut Trubus, penundaan merupakan pilihan tepat sebab ada kelompok masyarakat sipil yang menggugat keputusan DPR tersebut ke PTUN.
"Karena ini negara hukum, jadi harus menghormati apa pun keputusan pengadilan PTUN nanti."
"Cuma memang saya lihat lebih banyak ke arah politiknya. Jadi, DPR berpikir pokoknya dilantik dulu, untuk urusan menang kalah itu urusan nanti,” ujar Trubus dalam keterangannya, Sabtu (23/10).
DPR diketahui meloloskan Nyoman Adhi Suryadnyana dalam seleksi calon anggota BPK yang baru.
Namun, seleksi tersebut dipersoalkan masyarakat.
Pejabat Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan itu dinilai tidak memenuhi persyaratan formal untuk menjadi anggota BPK.
Idealnya, kata Trubus, kalau para politikus di DPR taat pada peraturan, sudah semestinya pengajuan ditunda dulu.
Pengamat kebijakan publik menyarankan Presiden Jokowi menunda pelantikan anggota BPK yang lolos seleksi di DPR ini.
- Pertamax Oplos
- Berfoto Bersama Prabowo, Jokowi, dan SBY, Puan: Silaturahmi Presiden dengan Ketua Lembaga
- Prabowo Bersyukur atas Pengabdian Semua Presiden
- Kritik Pelaksanaan Retret, Akademisi: Kepala Daerah Jadi Perpanjangan Tangan Presiden
- BPK Diminta Pertimbangkan Revisi UU BUMN terkait Pengawasan Uang Negara
- Nakhodai IKA PMII, Fathan Subchi Siap Wujudkan Indonesia Emas 2045