Semoga tidak Ada Anggaran  Negara untuk Memelihara Isu Jokowi 3 Periode

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera berharap tidak ada anggaran negara yang digunakan pemerintah untuk memelihara isu penambahan masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi tiga periode. 

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengatakan penundanan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden melanggar konstitusi. 

"Mudah-mudahan tidak ada anggaran digunakan untuk kegiatan-kegiatan isu tiga periode atau penundaan (pemilu), karena itu sangat bertentangan dengan konstitusi," kata Mardani.

Dia mengungkap itu saat rapat kerja antara Komisi II DPR dengan Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/4). 

Mardani mengatakan isu  penambahan masa jabatan presiden seharusnya menjadi urusan partai politik. 

Menurutnya, lembaga pembantu presiden seperti Setneg, Setkab, dan KSP tidak perlu terjun ke politik praktis seperti itu.

"Kalaupun isu itu ada, biarkan jadi isu elite yang akan diputuskan oleh para pimpinan partai," ungkap Mardani.

Sementara itu, Pramono Anung mengatakan pihaknya tidak memiliki anggaran khusus demi memelihara isu penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.