Sempat Ada Penolakan Pembangunan PLTP di Manggarai, Tua Adat dan LBH Bilang Begini
“Meskipun faktanya, sebagian besar warga justru mendukung pembangunan PLTP,” kata dia.
Sementara itu, Ketua LBH Nusa Komodo Manggarai Marcel Nagus Ahan menjelaskan bahwa aksi-aksi penolakan ini didorong oleh pihak-pihak yang berusaha menciptakan kesan seolah-olah masyarakat lokal dirugikan.
“Narasi yang diangkat bahwa pemerintah dan aparat sewenang-wenang tidak sesuai dengan realitas di lapangan. Mereka yang menolak ini justru bukan pemilik lahan," tuturnya.
Penolakan yang tidak berdasarkan hak atas tanah ini bahkan telah berkembang menjadi tindakan melawan hukum, seperti blokade jalan umum, penghadangan petugas, dan upaya memancing konfrontasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH).
Kapolres Kabupaten Manggarai, AKBP Edwin Saleh menyesalkan adanya tindakan semacam itu yang mengganggu ketertiban umum.
“Tindakan blokade jalan dan aksi konfrontatif jelas melanggar hukum dan membahayakan keselamatan masyarakat,” jelas Edwin.
Dia juga mengingatkan adanya hoaks yang disebarkan oleh pihak-pihak yang ingin memutarbalikkan fakta.
“Penyebaran informasi yang tidak akurat bertujuan untuk menciptakan ketegangan di masyarakat,“ tambahnya.
Pembangunan PLTP di Poco Leok, Satar Mese, Manggarai, Nusa Tenggara Timur kembali disorot setelah sejumlah pihak menolak.
- Melki Lakalena-Johni Asadoma Ungguli 2 Pesaingnya di Pilgub NTT versi Survei TBRC
- Siap Aliri Lahan 4.500 Hektar, Bendungan Temef Garapan Waskita Karya Diresmikan Presiden
- Pemda Manggarai Selesai Identifikasi Pengadaan Lahan untuk Pengembangan PLTP Ulumbu
- Kunjungi Pasar di NTT, Jokowi Kembali Minta Maaf Kepada Rakyat
- Legislator Muda NTT Stevano Adranacus Siap Perjuangkan Kesejahteraan Rakyat
- Jokowi: Bendungan Paling Banyak Dibangun di NTT, Bukan di Provinsi Lain