Semua Capres Harus Punya Komitmen Menyelesaikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
jpnn.com, LABUAN BAJO - Sejumlah aktivis dan pegiat sosial di Labuan Bajo, Manggarai Barat, NTT yang tergabung dalam Forum Komunikasi Muda Manggarai Barat menilai para pasangan capres-cawapres di Pilpres 2024 harus memiliki komitmen yang kuat untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.
Mereka mendorong para aktivis yang ada di setiap tim pemenangan pasangan capres-cawapres membuat kontrak politik agar dalam tahun pertama kepemimpinannya bisa menuntaskan kasus pelanggaran HAM ini.
Hal ini disampaikan oleh aktivis sekaligus pegiat sosial Iron Hambut dalam acara bedah "Buku Hitam Prabowo Subianto, Sejarah Kelam Reformasi" di Labuan Bajo, Manggarai Barat, NTT, Kamis (20/12).
"Saya minta dari Labuan Bajo, Manggarai Barat, kepada seluruh aktivis yang saat ini berada di belakang Prabowo, di belakang Anies, dan di belakang Ganjar, buat komitmen bersama calon presiden anda, supaya kalau anda terpilih, setahun pertama, tuntaskan masalah ini," kata Iron.
Dia memberi catatan kepada Prabowo Subianto sebagai capres juga harus mempunyai komitmen menyelesaikan masalah HAM tersebut. Meskipun, kata dia, nama Prabowo sering disebut-sebut dan diduga terlibat salam kasus penculikan sejumlah aktivis dulu.
"Biar Prabowo juga kalau Prabowo menang, Prabowo tidak dihantui ini terus, kan, gitu. Supaya sejarahnya, Indonesia tidak hidup dalam penasaran, benar enggak ini. Kalau bangsa ini mau jadi besar, jadilah bangsa yang jujur, harus mengatakan itu salah, ya, salah," tegas Iron.
Iron mengatakan dorongan menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat ini tidak bisa dikaitkan dengan Pilpres 2024 semata. Menurut dia, buku hitam Prabowo Subianto yang hadir saat ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki sejarah gelap yang belum selesai.
Iron juga mengimbau kepada generasi milenial dan Gen Z agar membaca dan memahami buku Hitam Prabowo Subianto dan membuka referensi sejarah Indonesia lainnya. Menurut dia, hal tersebut penting agar generasi milenial dan Gen Z juga mengetahui sejarah yang terjadi 1997-1998 lalu.
Iron mengatakan dorongan menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat ini tidak bisa dikaitkan dengan Pilpres 2024 semata.
- Jokowi Wariskan Masalah Birokrasi, Prabowo Harus Bertindak Lebih Berani
- Respons Gibran Seusai Dipecat PDIP: Kami Menghargai & Menghormati Keputusan Partai
- Prabowo Angkat Orang Dekatnya Ini Sebagai Ketua Harian Dewan Pertahanan Nasional
- Prabowo Lantik Ketua Harian dan Sekretaris Dewan Pertahanan Nasional
- Bang Zul Sebut Rakyat Mendapat Manfaat Jika Pilkada Dipilih Langsung
- Prabowo Lantik Pimpinan dan Dewas KPK