Semua Fraksi Setuju Kotak Suara dari Karton

Penambahan biaya pemilu juga imbas dari perubahan status Bawaslu kabupaten/kota yang menjadi permanen serta biaya pelatihan saksi.

"Semua fraksi di Komisi II DPR menyetujui hasil RDP tersebut," kata Baidowi kepada JPNN, Minggu (16/12).

Karena itu, Baidowi mengingatkan, tudingan desain kotak suara berbahan karton kedap air untuk skenario kecurangan harus dibuang jauh-jauh. Hal ini mengingat seluruh partai politik (parpol) melalui perwakilannya di parlemen mengikuti proses pembahasan.

Bahkan, ujar Baidowi, komposisi pimpinan Komisi II DPR terdiri dari Golkar, PKB, Gerindra, PKS dan Demokrat. Artinya, unsur pimpinan mewakili kelompok koalisi pemerintah dan oposisi saat pengambilan keputusan. "Maka dari itu, niat untuk kecurangan melalui desain ini harus dikesampingkan," katanya.

Lebih lanjut wakil sekretaris jenderal (wasekjen) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) otu mengingatkan, selain di Pemilu 2014, kotak suara berbahan karton kedap air dengan satu sisi transparan ini juga diujicobakan pada sejumlah pilkada di daerah yang kekurangan kotak suara. "Semuanya berjalan lancar," tegasnya.

Baidowi menambahkan mahalnya anggaran Pemilu 2019 karena faktor penyelanggaraannya. Yakni jumlah TPS naik hampir dua kali lipat yang berimplikasi terhadap penambahan logistik dan honor kelompok penyelenggar pemungutan suara (KPPS). Kemudian, penambahan personel KPU di beberapa provinsi, bawaslu kab/kota permanen berimplikasi pada anggaran, serta biaya pelatihan saksi. (boy/jpnn)