'Semua Harus Rasional di Negeri Ini'
Di Makassar SBY Sikapi Isu Penggulingan
Rabu, 20 Oktober 2010 – 05:59 WIB

Seorang aparat terkena busur dalam bentrok di kampus UNM, Selasa (19/10). (Foto: TAWAKKAL/FAJAR/JPNN)
MAKASSAR -- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bereaksi terhadap wacana penggulingan pemerintahannya. Dia memastikan menggunakan jalur hukum untuk setiap upaya penggulingan pemerintahan yang sah. Kritik dan petisi kelompok yang tidak menyukai kebijakan pemerintahan SBY-Boediono, dianggapnya hal biasa dan wajib dihormati. Namun, kritikan akan dilawan dengan menempuh jalur hukum bila sudah mengarah aksi anarkis. Jajaran menteri Kabinet Indonesia Bersatu II antara lain, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzy, Menteri Kelautan dan Perikanan, Fadel Muhammad, Menteri Perhubungan, Freddy Numberi, Menko Kesra Agung Laksono, dan Menko Polhukam, Djoko Suyanto, juga ikut mendengar "curhat" SBY.
"Apalagi kalau sampai terjadi usaha penggulingan pemerintahan yang sah. Itu sudah domain hukum dan pemerintahan tidak boleh terpengaruh. Semua harus tetap bekerja. Di negara manapun, hukum yang berjalan, terutama upaya penggulingan pemerintahan," tegas SBY.
Presiden mengemukakan penegasannya terhadap setiap upaya penggulingan pemerintahan yang mendapat dukungan mayoritas suara rakyat di depan gubernur se Indonesia yang menghadiri rapat kerja gubernur di Clarion Hotel & Convention Makassar, Selasa, 19 Oktober.
Baca Juga:
MAKASSAR -- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bereaksi terhadap wacana penggulingan pemerintahannya. Dia memastikan menggunakan jalur hukum
BERITA TERKAIT
- Kemendagri dan Pemerintah Denmark Siap Kerja Sama untuk Memperkuat Pemadam Kebakaran
- Konsumsi Sayuran Meningkat Berkat Peran Perempuan Pegiat Urban Farming
- Bea Cukai Sidoarjo Gelar Operasi Bersama Satpol PP, Sita 19 Ribu Batang Rokok Ilegal
- Penyidik Bareskrim Kaji Substansi Laporan Ridwan Kamil terhadap Lisa Mariana
- Semangat Hari Kartini, Pertamina Dorong Perempuan untuk Berkarya & Salurkan Energi
- Lemkapi Minta Pertemuan Sespimmen dengan Jokowi Tak Dipolitisasi