Semua Merasa Punya Kekuatan di Tanjung Priok

jpnn.com - JAKARTA -- Ketua Umum Indonesia National Shipowners Association Carmelita Hartoto mengusulkan pemerintah menunjuk instansi yang menjadi koordinator persoalan dwelling time di pelabuhan. Sebab, kata dia, selama ini koordinasi antarinstansi tidak maksimal.

Dia mengatakan, dwelling time ini bukan persoalan baru. Presiden bahkan saat ini ingin menurunkan dwelling time dari 5,2 hari menjadi 4,7 hari.

"Sebaiknya pemerintah menunjuk siapa yang harus berkoordinasi di sini (pelabuhan)," kata dia saat diskusi bertajuk "Ngeri-ngeri Sedap Dwelling Time", di Jakarta, Sabtu (1/8).

Menurut dia, ketika Presiden Joko Widodo datang melakukan inspeksi mendadak, instansi yang terkait hadir semua di pelabuhan Tanjung Priok.

Dia mengusulkan agar Kementerian Perhubungan bisa mengkoordinir atau dipilih Presiden untuk mengkoordinasikan. "Intinya menjadikan satu atap," katanya.

Sebab, ia melanjutkan, kalau semua instansi merasa punya kekuatan di sana, maka akan sulit dikoordinasi. "Kalau semua merasa berperan dan punya kekuatan di situ, susah," kata Carmelita.  (boy/jpnn)