Semua Parpol Langgar Aturan Kampanye

jpnn.com - JAKARTA – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), mengaku telah mengantongi sejumlah bukti kalau seluruh partai politik peserta pemilu melakukan pelanggaran pada kampanye terbuka hari pertama, Minggu (16/3) kemarin.
Menurut Anggota Bawaslu, Daniel Zuhron, mayoritas pelanggaran yang dilakukan parpol adalah pelibatan anak-anak dalam kampanye terbuka. Atas temuan tersebut, Bawaslu pada Senin (17/3), kata Daniel, telah mengeluarkan surat teguran.
"Kita pastikan hari ini keluar teguran terhadap partai yang libatkan anak-anak. Kita ingatkan, bahwa kampanye bukan hanya supaya kampanye bisa ramai, tapi juga agar massa memeroleh manfaat dari kampanye parpol," ujarnya di Gedung KPU, Jakarta.
Menurut Zuhron, selain dugaan pelibatan anak di bawah umur, sejumlah parpol juga diduga telah melakukan dugaan pelangggaran menggelar kampanye di luar area yang telah ditentukan. Dugaan ini terutama dilakukan parpol di daerah.
"Untuk temuan ini akan diselesaikan oleh Bawaslu Provinsi maupun Panwaslu di Kabupaten/Kota masing-masing. Nanti yang sifatnya dugaan pelanggaran pelibatan anak di bawah umumr, Bawaslu akan berkoordinasi dengan teman-teman KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) berdasarkan basis laporan provinsi, mengingat kampanye ini ditingkat provinsi," ungkapnya. (gir/jpnn)
JAKARTA – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), mengaku telah mengantongi sejumlah bukti kalau seluruh partai politik peserta pemilu melakukan pelanggaran
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Pimpinan KKB Kabur dari Lapas Wamena, Satgas Cartenz: Kami Kejar Sampai Tertangkap Kembali
- Serangan Umum 1 Maret, Klaim & Versi (daripada) Soeharto
- Hadirkan Poliklinik Women & Children, RS Mitra Keluarga Bekasi Janjikan Layanan Komprehensif
- Berdialog dengan Fadli Zon, Putu Rudana: Seni Budaya Harus Jadi Mercusuar Bernegara
- Sumber Air Bersih Warga Merapi Barat Lahat Hilang Akibat Limbah Tambang
- Kemenhan Tetapkan 787 PNS dan PPPK Jadi Komponen Cadangan, Untuk Apa?