Senat Akademik UPI Tuntut Aturan Pemilihan Rektor Diubah

Padahal, pemilihan rektor adalah serangkaian kegiatan yang terdiri atas penjaringan, penyaringan, dan pemilihan rektor.

“Dengan demikian, hak istimewa 35 persen suara yang dimiliki pemerintah dan diwakili menteri seharusnya berlaku pada semua tahap tersebut. Karena itu, kami melihat peraturan MWA yang mengatur bahwa suara Menteri sama dengan anggota MWA lainnya cacat hukum,” ungkap Elly.

“Berdasarkan fakta tersebut, kami menuntut revisi Pasal 17 Peraturan MWA Nomor 1/2025 menjadi one person one vote dan Menteri memiliki 35 persen suara. Jika tidak ada perubahan, maka tagline ‘values for value, full commitment, no conspiracy’ hanyalah slogan kosong belaka. Tanpa perubahan pasal 17, peraturan MWA berpotensi delik hukum yang akan mengganggu proses penetapan rektor,” tambah guru besar Sosiologi Pendidikan tersebut.

Pendapat senada juga datang dari Nugara, guru besar bidang ilmu manajemen UPI. Menurutnya, demokrasi yang sehat bertumpu pada prinsip fundamental one man, one vote, di mana satu orang memiliki satu suara.

Prinsip ini merupakan fondasi keadilan dan kesetaraan dalam pengambilan keputusan, khususnya di lingkungan institusi akademik seperti UPI.

“Praktik one man three vote pada pemilihan rektor UPI membuka ruang konspirasi kekuasaan. Kelompok mayoritas menyatukan kekuatan hanya dalam satu figur yang diberi banyak suara, sehingga hasil voting sudah bisa dikunci sebelum musyawarah benar-benar terjadi. Ini jelas mereduksi suara kelompok lain dan merupakan bentuk pengkhianatan terhadap nilai demokrasi,” tegas Nugraha.

Akibat dari praktik ini, sambung Nugraha, keputusan strategis di UPI -mulai dari pemilihan rektor, perencanaan anggaran, hingga proses pengawasan- menjadi sangat rentan dikuasai oleh kepentingan kelompok tertentu.

Padahal, civitas akademika yang seharusnya memiliki hak representasi yang setara menjadi terpinggirkan.