Senator Asal Sumut Minta Bawaslu Diperkuat
jpnn.com, KARO - Anggota Komite I DPD RI Badikenita Putri Sitepu berharap Bawaslu sebagai pengawas Pemilu dan Pilkada bisa diperkuat lagi. Jika kewenangan Bawaslu diperkuat dalam pengawasan maka otomatis akan meringankan tugas Mahkamah Konstitusi (MK).
“Saya mendukung penguatan Bawaslu. Jika diperkuat itu akan meringankan tugas MK," ucap Badikenita saat melakukan pengawasan Pilkada Serentak 2020 di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, Selasa (8/12).
Seperti diketahui, Badikenita melakukan kunjungan kerja Komite I dalam rangka pengawasan Pilkada Serentak 2020 di KPU Kabupaten Karo, Bawaslu Kabupaten Karo, dan TPS 02 Desa Lingga Kabupaten Karo. Badikenita pada kesempatan ini didampingi oleh Kapolres Karo Yustinus dan Dandim Karo Eko.
Ia juga mengapresiasi Kabupaten Karo menjadi tercepat di Sumatera Utara dalam perhitungan suara pada Pemilihan Legislatif tahun lalu.
Menurut perempuan asal Karo ini, capaian kinerja itu berkat peran serta KPU dan Bawaslu Kabupaten Karo dalam menjalankan tugasnya.
“Ini berkat kinerja KPU dan Bawaslu Karo. Pemilihan tahun lalu, Karo menjadi tercepat melaporkan perhitungan suara di Sumatera Utara,” ujar Badikenita.
Selain itu, senator asal Sumatera Utara ini menyarankan agar relawan Bawaslu dari kaum milenial. Kaum milenial dianggap lebih cepat tanggap dalam menyampaikan pelanggaran melalui SMS ataupun WA sehingga bisa cepat ditindaklanjuti oleh Bawaslu.
“Relawan memang seharusnya dari kaum milenial. Kenapa? Karena milenial lebih cekatan memberikan laporan melalui SMS atau WA ke Bawaslu," tuturnya.
Anggota Komite I DPD RI Badikenita Putri Sitepu berharap Bawaslu sebagai pengawas Pemilu dan Pilkada bisa diperkuat lagi.
- Anggota DPD RI Ning Lia Berharap Kemnaker Beri Atensi Khusus Kepada Pekerja Migran Indonesia di Jatim
- Bagja Tak Setuju Bawaslu Jadi Lembaga Ad Hoc, Begini Alasannya
- Anggota DPD RI Jatim Lia Istifhama Bersilaturahmi dan Serap Aspirasi di Ponpes Al-Hakimy Pasuruan
- Sultan Mendukung Pemerintah untuk Membentuk Holding UMKM
- Selama 2024, DKPP Pecat 66 Penyelenggara Pemilu
- Prabowo Sebut Pilkada Mahal, Sultan: Sistem Politik Kita Perlu Disempurnakan