Senator Dorong Perubahan Status Bulog Jadi BLU agar Lebih Bertaji
![Senator Dorong Perubahan Status Bulog Jadi BLU agar Lebih Bertaji](https://cloud.jpnn.com/photo/image_not_found.jpg)
jpnn.com - JAKARTA - Ketua DPD RI Irman Gusman menyatakan apresiasinya atas rencana pemerintah yang tengah menyiapkan perubahan status Badan Urusan Logistik (Bulog) dari perusahaan umum (perum) menjadi badan layanan umum (BLU). Menurutnya, perubahan status itu akan berpengaruh signifikan pada peran Bulog.
“Kalau Perum Bulog jadi BLU, maka fungsi utamanya adalah menjaga stabilisator harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok, serta melakukan distribusi ke seluruh Indonesia,” kata Irman di Jakarta, Kamis (2/7).
Senator asal Sumatera Barat itu bahkan mengklaim sebagai pihak yang sejak awal memberi saran ke pemerintah tentang perlunya merubah status Bulog. Irman mengaku mendorong perubahan status Bulo agar benar-benar kuat dan efektif seperti saat era Orde Baru.
"Dengan perubahan status itu Bulog bisa menjadi lembaga yang kuat seperti pada zaman Soeharto, sebelum bulog diintervensi IMF," tegasnya.
Irman menambahkan, nantinya Bulog akan langsung berada di bawah presiden. Status itu akan merubah garis koordinasi Bulog yang selama ini dibawah Kementerian BUMN, sementara untuk kebijakan sehari-harinya dikendalikan Kementerian Perdagangan.
“Karena dengan posisi Bulog berada di bawah presiden dan pelaksana kebijakan Kementerian Perdagangan, Bulog tidak lagi menjadi pencari untung, tetapi benar-benar sebagai alat negara penyangga pangan. Bulog akan lebih mampu menekan inflasi. Terlebih yang ditangani Bulog nanti tidak hanya beras, tetapi jenis sembako yang lainnya juga,” pungkasnya.(fas/jpnn)
JAKARTA - Ketua DPD RI Irman Gusman menyatakan apresiasinya atas rencana pemerintah yang tengah menyiapkan perubahan status Badan Urusan Logistik
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Kerabat Hasto di DPP PDIP Hadiri Sidang Putusan Praperadilan, Beri Dukungan Moral
- PDIP: Gugatan Hasto Seharusnya Dikabulkan, Ada Dugaan Intervensi Jokowi Jika Ditolak
- Sengketa Pilkada Barito Utara Diterima MK, Praktisi Hukum: Ini Bukti Ada Pelanggaran
- HNW Mengajak Masyarakat Sampaikan Aspirasi Terkait RUU Penyelenggaraan Haji dan Umrah
- Francine PSI Ungkap Kenaikan Tarif PAM Jaya Bisa Merugikan Pebisnis di Jakarta
- Komisi IV Tunda Pembahasan Efisiensi Anggaran Bareng Mitra, Ini Masalahnya