Senator Filep Berharap Haris Azhar-Fatia Ungkap Kebenaran Persoalan di Papua
jpnn.com, JAKARTA - Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dari Provinsi Papua Barat Filep Wamafma turut menyoroti perkembangan kasus yang dihadapi Direktur Lokataru Haris Azhar dan Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti yang menyinggung dugaan keterlibatan pejabat tinggi negara dalam bisnis tambang di Intan Jaya, Papua.
Keduanya kini sedang berhadapan dengan Luhut Binsar Pandjaitan atas laporan dugaan pencemaran nama baik.
Atas persoalan itu, Senator Filep berharap proses hukum berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Menurut Filep, hukum harus hadir untuk membela kebenaran dan menegakkan keadilan tanpa intervensi politik dari pihak manapun.
“Pada prinsipnya kita menghargai proses hukum, tetapi di sisi lain kita berharap hukum tidak tebang pilih, bukan karena intervensi kekuasaan atau politik yang mengintervensi hukum,” ujar anggota DPD atau Senator Filep, Sabtu (26/3/2022).
Lebih lanjut, Wakil Ketua I Komite I DPD RI ini mengapresiasi tindakan Haris Azhar-Fatia yang lantang bersuara atas persoalan di tanah Papua.
Menurut dia, masyarakat Papua membutuhkan kelompok masyarakat sipil pembela HAM yang berpihak pada terpenuhinya hak-hak masyarakat asli Papua.
“Papua hari ini membutuhkan peran kuat dari kelompok LSM seperti yang dilakukan Haris Azhar dan Fatia dalam menguak tabir kejahatan kemanusiaan di Papua. Saya berharap kasus ini bukan langkah awal untuk menutup tabir kejahatan bisnis di Papua yang telah mengorbankan hak-hak masyarakat adat Papua dan melegalkan segala cara atas nama kepentingan pihak tertentu,” ungkapnya.
Senator Wamafma menyoroti perkembangan kasus Haris Azhar dan Fatia yang menyinggung dugaan keterlibatan pejabat dalam bisnis tambang di Intan Jaya, Papua.
- Filep Wamafma: Komite III DPD RI Siap Berkolaborasi dengan Pemerintah untuk Entaskan Kemiskinan Ekstrem
- DPD RI Dorong Kolaborasi Keterlibatan Investasi BUMN dan Swasta Atas Pembangunan Pendidikan di Daerah
- Senator Filep Tanggapi Soal Defisit Anggaran Papua Barat
- Haris Azhar Kritik Izin Tambang Untuk Ormas Keagamaan, NasDem Ingatkan Kelestarian
- Anggap LaNyalla Melanggar Etik, Senator Filep Melapor ke BKD RI
- Disebut Pengacau oleh Ketua DPD RI, Filep: Dari Perspektif Hukum, Maaf Tidak Bisa Menghapus Pidana