Senator Filep Berharap Pemekaran Tak Ciptakan Kemiskinan Baru di Papua

Selain itu, Wakil Ketua I Komite I DPD RI ini mengatakan, untuk daerah pemekaran, penerimaan DAU umumnya lebih diarahkan pada pembangunan prasarana pemerintah seperti kantor pemerintahan, rumah dinas, serta pengeluaran lain yang berkaitan dengan belanja pegawai.

Kemudian, pengalaman masa lalu juga menunjukkan situasi yang dapat menjadi pelajaran pada pemekaran saat ini.

Dia menyebut kajian BPK di 2009 sudah pernah membahas hal ini. Pengeluaran yang berkaitan dengan aparatur pemerintahan ini jelas memiliki pengaruh yang sedikit kepada masyarakat sekitar.

Oleh karena itu, kata dia, aliran DAU kepada daerah pemekaran, menjadi opportunity loss terhadap penyediaan infrastruktur dan pelayanan publik kepada masyarakat.

“Jadi, apakah kemiskinan dapat diselesaikan? Saya agak pesimis karena di waktu yang sama, pembangunan Ibukota baru dan penanganan Covid pun masih membutuhkan dana yang sangat besar,” jelasnya.

Di sisi lain, Filep juga menyoroti fluktuasi PAD Provinsi Papua dan Papua Barat dalam beberapa tahun terakhir.

Menurut dia, sesuai data BPS diperoleh bahwa realisasi total pendapatan pemerintah daerah Provinsi Papua Barat dari tahun 2019-2020 mengalami penurunan dengan total pendapatan dari sebesar 11,34 triliun rupiah pada 2020 menjadi 8,52 triliun rupiah pada 2020, dalam hal ini mengalami penurunan sekitar 24,87 persen.

“Penurunan ini selain disebabkan turunnya Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan yang sah. Di sisi lain, untuk Provinsi Papua, PAD 2021 sebesar Rp 2.134 triliun. Meskipun melebihi target yang ditetapkan sebesar Rp 1.977 triliun, namun capaian tersebut juga dikarenakan adanya sumbangan PAD terbesar dari PT Freeport Indonesia. Sekarang, apakah PAD ini akan naik lagi saat dimekarkan?” tanya Filep.