Senator Filep: Demokrasi di Tanah Papua Masih Lemah

jpnn.com, JAKARTA - Demonstrasi penolakan terhadap Otonomi Khusus (Otsus) dan pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) terjadi di sejumlah daerah baik di Provinsi Papua maupun Papua Barat.

Demonstrasi di Jayapura dan Manokwari misalnya, dibubarkan aparat keamanan hingga terjadi penangkapan.

Menyikapi hal ini, Senator Papua Barat Dr. Filep Wamafma angkat bicara.

Menurut Filep, aparat keamanan tidak seharusnya membubarkan kegiatan hingga melakukan penangkapan. Hal itu lantaran dianggap melampaui kewenangannya dalam menjaga demokrasi dan kebebasan menyampaikan pendapat bagi masyarakat Papua di muka umum.

“Sesungguhnya demokrasi di Papua masih lemah, khususnya berkaitan dengan penyampaian pendapat di muka umum,” ujar Filep, Selasa (10/5/2022).

Filep menilai dinamika politik di daerah saat ini juga terjadi akibat ketidakmampuan Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kemendagri dan Kemenkopolhukam membangun komunikasi politik yang intensif ke daerah.

“Saya melihat Papua sesungguhnya menjadi dampak dari politik nasional. Ada satu konsep besar politik nasional yang kemudian menjadikan Papua sebagai laboratorium untuk pengalihan isu-isu nasional seperti isu minyak goreng, pelanggaran HAM hingga masa berakhirnya jabatan presiden,” ungkap Filep yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua I Komite I DPD RI.

Dia memandang, ruang demokrasi di Papua telah ditutup rapat oleh aparat penegak hukum.