Senator Filep Menyoal Pemekaran Papua dalam Bingkai Keamanan

Jumat, 04 Februari 2022 – 23:21 WIB

Senator Papua Barat Dr. Filep Wamafma (kiri) di sela-sela rapat kerja dengan Mendagri Tito Karnavian. Foto: Humas DPD RI

Mengikuti jumlah penduduk per kabupaten/kota yang dirilis BPS (2020), maka dapat diketahui bahwa Provinsi Papua (9 kabupaten/kota) berpenduduk 1.007.986 jiwa; Provinsi Papua Barat (13 kabupaten/kota) berpenduduk 1.134.068 jiwa.

Baca Juga:

Duduk Perkara KKB Bakar Honai di Papua, Diawali dari Hal Ini

Provinsi Papua Tengah (6 kabupaten) berpenduduk 1.051.855 jiwa; Provinsi Papua Pegunungan Tengah (10 kabupaten) berpenduduk 1.727.090 jiwa; Provinsi Papua Selatan (4 kabupaten) berpenduduk 513.617 jiwa.

“Tentu saja jumlah penduduk yang demikian berdampak pada APBD masing-masing provinsi pemekaran,” kata Filep Wamafma, Jumat (4/2/2022).

Wakil Ketua I Komite I DPD RI ini menyampaikan salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap pemekaran Papua ialah faktor keamanan.

Menurut Filep, sejak dulu, wilayah Papua selalu penuh dengan konflik terkait keamanan. Wilayah-wilayah rawan konflik pun sering dipetakan oleh Kepolisian maupun TNI.

Pemetaan ini biasanya berkaitan dengan momentum tertentu seperti Pilkada atau terkait TPNPB-OPM-KKB.

Terkait Pilkada, pada tahun 2020 Kepolisian memetakan 5 daerah rawan konflik di Papua yaitu Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Nabire dan Kabupaten Keerom.

Sebelumnya pada 2018, TNI memetakan 4 wilayah rawan konflik di Papua yaitu Puncak, Mimika, Mamberamo Tengah dan Jayawijaya.