Senator Filep Menyoal Pemekaran Papua dalam Bingkai Keamanan

“Belum lagi bila potensi konflik dikaitkan dengan TPNPB-OPM-KKB, yang akhir-akhir ini secara serius melawan tindakan militerisme dengan militerisme pula. Peristiwa terkini adalah gugurnya 3 prajurit TNI di Puncak akibat ditembak oleh KKB. Catatan atas peristiwa lainnya pun belum mendapatkan penyelesaian yang signifikan, karena selalu melalui gerakan militer. Lingkaran setan peperangan akan selalu terjadi,” ungkapnya.

Dia menuturkan berbagai kerawanan di atas pada gilirannya akan mereproduksi kembali pendekatan keamanan di wilayah Papua, termasuk di dalamnya terkait pemekaran Papua. 

Menurutnya, boleh jadi dengan alasan keamanan akan dapat dilakukan pembangunan Kepolisian Daerah (Polda) dan Komando Daerah Militer (Kodam) di 3 provinsi wilayah pemekaran selain Papua dan Papua Barat yaitu Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan Tengah, dan Provinsi Papua Selatan.

Dari 34 Polda di Indonesia, kata dia, ada 2 Polda di Papua yaitu Polda Papua dan Polda Papua Barat. Dalam alur pikir yang sama, dari 15 Kodam di Indonesia, ada 2 Kodam yang secara langsung bermarkas di Papua dan Papua Barat yaitu Kodam XVII/Cenderawasih dan Kodam XVIII/Kasuari.

“Pertanyaannya ialah apakah kelak dengan alasan keamanan, maka akan dibangun juga Kodam yang lain di Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan Tengah, dan Provinsi Papua Selatan? Dengan jumlah penduduk yang demikian, wajarkah bila pembangunan semacam itu dilakukan?” tuturnya. 

Filep memaparkan untuk Provinsi Papua Selatan dengan 4 kabupaten yang berpenduduk 513.617 jiwa, bila didirikan Polda dengan jumlah Polisi sekitar 2000, ditambah Kodam dengan beberapa batalion, maka nuansa “militer” akan sangat terasa.

Kodam Kasuari di Papua Barat terdiri dari Batalion Infanteri 764/Iamba Baua Yonif 764/IB, Batalion Infanteri 761/Kibibor Akinting Yonif 761/KA, Batalion Infanteri Raider Khusus 762/Vira Yudha Sakti yang dulu bernama Batalion Infanteri 752 di Sorong, dan Batalion Zeni Tempur, di mana rata-rata satu batalion berjumlah 700-1000 personel.

“Dalam RAPBN 2022, anggaran untuk Kementerian Pertahanan terbilang sangat fantastis yaitu Rp. 133,9 T dan untuk Polri sebesar Rp. 111,02 T. Apakah maksimalisasi besarnya anggaran ini dapat dimanfaatkan untuk pembangunan Polda dan Kodam yang baru di provinsi pemekaran? Semuanya tergantung pola pendekatan yang digunakan,” ujarnya.