Senator Filep Minta Pemda Kelola Dana Otsus Secara Transparan dan Akuntabel

jpnn.com, JAKARTA - Senator atau anggota DPD RI Filep Wamafma meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat bekerja maksimal memanfaatkan dana Otsus yang sudah disalurkan Pemerintah Pusat.

Menurut Filep, berdasar keterangan yang diterima dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan bahwa per Agustus 2023, pemerintah telah menyalurkan dana Otsus ke Papua Barat.

“Perjuangan untuk menghasilkan UU Otsus Perubahan, sekarang sudah diikuti dengan penyaluran dana Otsus. Kurang lebih 45 persen sudah disalurkan atau sekitar 1,034 triliun dari pagu sebanyak Rp 2,301 triliun,” ujar Filep, Rabu (11/10/2023).

Filep menjelaskan adanya block grant, specific grant, tambahan infrastruktur, hendaknya dimanfaatkan dengan baik sesuai anamat UU Otsus Perubahan.

Supaya masyarakat tahu, kata Filep, pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, masing-masing telah menerima alokasi dana Otsus tersebut,” katanya menambahkan.

Filep Wamafma lantas menyebutkan secara rinci yakni Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat menerima Rp 506,204 miliar, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Fakfak Rp 51,055 miliar, Kaimana Rp 87,591 miliar, Manokwari Rp 136,785 miliar, Manokwari Selatan Rp 41,711 miliar, Pegunungan Arfak Rp 71,403 miliar, Teluk Bintuni Rp 45,003 miliar, dan Pemkab Teluk Wondama Rp 94,382 miliar.

Penyaluran tahap 2 sudah dilakukan Pemprov Papua Barat, Pemkab Kaimana, Manokwari, dan Teluk Wondama.

Sementara pagu dana Otsus untuk Pemprov Papua Barat pada 2023 sebanyak Rp 1,011 triliun, Fakfak Rp 170,183 miliar, Kaimana Rp 170,984 miliar, Manokwari Rp 242,994 miliar, Manokwari Selatan Rp 139,039 miliar.