Senator Filep: Pemerintah Belum Memiliki Konsep Mewujudkan Papua yang Aman
jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPD RI dari Provinsi Papua Barat Dr. Filep Wamafma menilai pemerintah pusat hingga saat ini belum memiliki konsep yang tepat untuk mewujudkan Papua yang aman dan damai.
Berkaitan dengan hal itu, Filep menyampaikan Forum MPR RI for Papua atau Forum Aspirasi Anggota DPR RI dan DPD RI di MPR telah menindaklanjuti hal tersebut dalam beberapa kali pertemuan bersama Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Pohukam) RI.
Oleh sebab itu, Filep menuturkan Forum MPR for Papua kembali mengundang pemerintah pusat dalam hal ini Kemenko Polhukam RI dalam rangka pembahasan mengenai konsep pemerintah tentang penanganan konflik di Papua.
Terlebih, eskalasi gangguan keamanan dan kekerasan di Papua meningkat dalam beberapa waktu terakhir hingga menyebabkan banyak nyawa melayang.
Kondisi ini sangat memprihatinkan dan membutuhkan intervensi yang cepat dan tepat dari para stakeholder terkait.
“Kemenko Polhukam RI dan jajarannya belum dapat meyakinkan kita tentang konsep atau metodologi yang tepat dan bisa diterapkan di Papua. Pemerintah pusat terkesan selalu menggeneralisasi masalah pada tempat-tempat tertentu,” ungkap Filep seperti dilansir Papua JPNN pada Senin (6/3/2023).
Menurut Filep, pernyataan-pernyataan yang dilontarkan ke muka publik oleh para pejabat tinggi tentang situasi keamanan di Papua diharapkan tidak berdampak pada berkembangnya asumsi publik yang tidak diharapkan bersama.
Dia pun berharap segera ada konsep penanganan konflik yang sesuai termasuk untuk mengatasi konflik bersenjata di Papua.
Senator Filep Wamafma menilai pemerintah pusat hingga saat ini belum memiliki konsep yang tepat untuk mewujudkan Papua yang aman dan damai.
- Suket Dipalsukan Cawagub Papua, Pria ini buat Surat Terbuka untuk Presiden Prabowo
- PKN Membantu Pemerintah untuk Mengentaskan Masalah Stunting
- Sultan dan Beberapa Senator Rusia Membahas Kerja Sama Pertahanan dan Pangan
- Simak, Lomba Karya Jurnalistik Bertema Wajah Hukum Pemerintahan Baru
- Anggaran Gaji 2.300 CPNS-PPPK 2024 Daerah Ini Belum Masuk RAPBD, Waduh!
- Hardjuno Pertanyakan Keseriusan DPR Perihal RUU Perampasan Aset