Senator Filep Wamafma Dorong BPK Mengaudit Cost Recovery LNG Tangguh, Pupuk Kaltim hingga Dana Otsus

Senator Filep Wamafma Dorong BPK Mengaudit Cost Recovery LNG Tangguh, Pupuk Kaltim hingga Dana Otsus
Senator Papua Barat Dr. Filep Wamafma, SH, M.Hum (posisi berdiri sebelah kiri). Foto: Humas DPD RI

jpnn.com, JAKARTA - Senator Papua Barat Dr. Filep Wamafma, SH, M.Hum mendorong Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk melakukan audit terkait sejumlah hal di tanah Papua, yakni terhadap Cost Recovery LNG Tangguh dan SKK Migas, Pabrik Pupuk Kaltim di Fakfak, dan penggunaan dana Otonomi Khusus (Otsus) berikut peruntukkannya di bidang pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan masyarakat adat.

Permohonan audit tersebut disampaikan Filep Wamafma selaku Anggota Badan Akuntan Publik (BAP) DPD RI dalam Rapat Kerja (raker) Komite IV DPD dan BAP DPD bersama BPK RI membahas Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2023 atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2023, Rabu (3/7/2024).

Terkait Cost Recovery LNG Tangguh, Filep meminta adanya audit independen dari BPK RI berdasarkan hasil temuan dan advokasi yang dilakukan yang menunjukkan ketimpangan kesejahteraan dialami masyarakat ring I daerah operasional industri tersebut.

Menurut Filep, masuknya proyek LNG Tangguh sudah semestinya melahirkan investasi yang secara positif menciptakan lapangan kerja strategis, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan terutama meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah investasi tersebut.

Pasalnya, terdapat 7 masyarakat adat disana yaitu Irarutu, Wamesa, Sebyar, Sumuri, Kuri, Soub, dan Moskona.

Desa Tanah Merah telah direlokasi total, sedangkan tanah yang dimiliki masyarakat adat Sumuri telah dibebaskan demi LNG Tangguh.

“Jadi, dalam kesempatan Raker dengan BPK RI tadi, saya minta perhatian BPK RI untuk melakukan audit atas cost recovery LNG Tangguh. Dari hasil advokasi yang saya lakukan, hasilnya sungguh di luar dugaan, kami temui fakta persoalan air bersih yang berimbas pada kesehatan masyarakat adat, fasilitas kesehatan hingga sarana pendidikan atau sekolah tidak memadai. Kondisi ini memperlihatkan masyarakat adat seperti tamu di tanahnya sendiri, sehingga kata “sejahtera” seolah hanya mimpi bagi anak-anak masyarakat adat,” ujar Filep seperti dilansir JPNN Papua pada Kamis (4/7).

Dalam fakta, kata dia, kondisi masyarakat yang timpang dan sangat memperihatinkan itu, BP Tangguh justru mengeklaim bahwa CSR-nya telah berhasil berdampak signifikan bagi masyarakat adat.

Senator Papua Barat Dr. Filep Wamafma mendorong BPK RI untuk melakukan audit terkait sejumlah hal di tanah Papua seperti CSR LNG Tangguh dan dana Otsus.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News