Senator Filep Wamafma: Pengurangan Dana Otsus Menghambat Pembangunan di Papua

jpnn.com, JAKARTA - Kebijakan efisiensi anggaran yang dilaksanakan oleh pemerintahan Prabowo Subianto juga menyasar anggaran Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2025 yang dipotong hingga 50,59 þriliun.
Faktanya, efisiensi TKD jelas berdampak kepada pemotongan anggaran lain, termasuk dana Otonomi Khusus (Otsus).
Menanggapi hal ini, Senator atau anggota DPD RI dari Provinsi Papua Barat Filep Wamafma kembali menyatakan keprihatinannya.
“Tentu saya sangat prihatin dengan kondisi ini. Saya akan terus bersuara terkait efisiensi agar jangan mengorbankan hak Orang Papua atas dana Otsus,” kata Filep, Jumat (28/2/2025).
Menurut Filep, melihat fiskal daerah yang kecil dari kabupaten/kota dan provinsi, pemotongan atau efisiensi dana berdampak pada pendapatan belanja daerah.
Pemerintah semestinya paham bahwa ketergantungan provinsi-provinsi di Tanah Papua kepada dana Otsus masih sangat besar karena harapan membangun Papua jelas berasal dari Dana Otsus.
“Terlebih jika selama ini dana Otsus dijadikan sebagai sumber penguatan APBD,” ungkap Filep.
Lebih lanjut, senator yang juga Pakar Hukum Otsus itu mengingatkan kebijakan efisiensi tidak mengorbankan dana Otsus.
Senator atau anggota DPD RI dari Provinsi Papua Barat Filep Wamafma menyoroti kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada pemotongan dana Otsus Papua.
- Jamin Keselamatan Kerja Buruh, Senator Filep: Percepat Revisi UU SJSN & Ratifikasi Konvensi ILO 102/1952
- Laporan Reses, DPD RI Beberkan Isu Prioritas dan Krusial di Daerah
- Bertemu Wali Kota Kupang, Senator Abraham Paul Liyanto Jajaki Konsep Sister City
- Senator Lia Istifhama Apresiasi Respons Cepat KJRI Jeddah Dalam Menangani Jemaah Haji Indonesia
- Terima Gubernur Provinsi Tomsk Rusia, Sultan Bahas Kerja Sama di Bidang Riset Hingga Sister City
- Sultan Minta Pelindo II Atasi Pendangkalan Pelabuhan Pulau Baai dengan Skala Penuh