Senator Juga Ngelencer ke Eropa

Dari kunjungan tersebut, diharapkan DPD dapat segera merealisasikan Law Center. Law Center itu diharapkan memiliki kapasitas dalam penyusunan RUU, sebagai lembaga fungsional pusat, dan informasi kajian masalah perundang- undangan. "Selama ini, Law Center belum ada di Indonesia," ujarnya. Keberadaan Law Center itu, lanjut Laode, memiliki arti penting. Nanti, Law Center tersebut menjadi bank data dari berbagai sumber peraturan di pusat dan daerah. "Jumlah perda yang ada nanti bisa didata, termasuk yang tumpang tindih dengan undang-undang bisa ketahuan," jelasnya.

Berapa anggaran yang tersedot? Laode tidak mengetahui pasti jumlahnya. Namun, menurut dia, anggaran biaya perjalanan dinas anggota DPD tidak jauh beda dengan biaya perjalanan dinas ke luar negeri bagi pejabat negara lain. "Sekitar 300 dolar per hari," ujarnya. Perjalanan pertama Panitia Rancangan UU Lintas Komite adalah bertolak ke Inggris.

Direktur Monitoring, Advokasi, dan Jaringan Pusat Studi Hukum dan  Kebijakan Indonesia (PSHK) Ronald Rofiandri mengkritik tren studi banding ke luar negeri di DPR yang kini mulai menular ke DPD. Bila DPR ke luar negeri dengan dalih perumusan RUU, sementara DPD untuk pembentukan Law Center sebagai supporting system. "Menjadi pembenar tudingan ketularan itu karena tidak terlalu jauh dari jadwal DPR ke luar negeri, mereka (DPD, Red) tiba-tiba ikut juga," kata Ronald kemarin.

Menurut dia, DPD sebenarnya tidak perlu melakukan studi banding terlalu jauh sampai ke Inggris dan Belanda untuk membentuk Law Center. Karena secara kewenangan, sampai sekarang DPD juga masih diposisikan sebagai lembaga pendamping parlemen. "Untuk mempelajari mengenai Law Center, masih banyak referensi dan literatur domestik yang bisa diandalkan," sarannya.