Senator Kepri Usul BP Batam di Bawah Presiden

jpnn.com - JAKARTA – Senator atau Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Propinsi Kepulauan Riau (Kepri), Haripinto Tanuwidjaja menyatakan setuju Badan Pengusahaan (BP) Batam langsung berada di bawah Presiden RI. Kalau sekarang, menurut Haripinto, posisinya di bawah Dewan Kawasan yang diketuai Gubernur Kepri.

“Dalam konteks mempercepat perizinan, bagus BP Batam di bawah Presiden. Saya setuju. Semua memang harus selesai di Batam. Sebab ini akan terkait langsung dengan kecepatan perizinan untuk dunia usaha. Itu perlu,” tegas Haripinto Tanuwidjaja, di Gedung DPD RI, Kompleks Parlemen RI, Senayan, Jakarta, Senin (31/8).

Dualisme kewenangan di Batam saat ini, menurut Haripinto, menambah ruwetnya proses perizinan investasi. Akibatnya, kata dia, terjadi pelambatan pertumbuhan ekonomi di Batam.

Untuk itu, dia menyarankan kepada pemerintah pusat untuk mengambil alih kewenangan agar iklim investasi di Batam berjalan efektif.

Dia mencontohkan, di Tiongkok dan Vietnam, pemerintah memang menguasai penuh. Tetapi kemudian memberikan otonomi kewenangannya ke tingkat prefektur (kecamatan, red) guna mengeluarkan perizinan.

“Dan, itu sangat efektif. Investasi mereka sangat berkembang,” katanya.

Mengembalikan kedudukan BP Batam di bawah Presiden, menurut Haripinto, Presiden Presiden diharapkan dapat memberikan kewenangan penuh kepada BP Batam untuk mengeluarkan atau menerbitkan izin investasi di Batam. “Tidak ada instansi lain seperti sekarang ini,” kata Anggota Komite IV DPD RI yang membidangi APBN, pajak, perimbangan keuangan pusat dan daerah, lembaga keuangan, koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah.

Agar proses perizinan efektif, menurut Haripinto, semuanya harus diselesaikan di Batam.